IPS · BAB 2 USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

RatnaSukmawati

24/08/2021 13:36:34

SMP 9 KTSP

Daftar Isi

BAB 1 PERKEMBANGAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA BAB 2 USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN BAB 3 MEMAHAMI BERBAGAI PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA BAB 4 LEMBAGA KEUANGAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL BAB 5 HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BUMI BAB 6 USAHA MEMPERTAHANKAN REPUBLIK INDONESIA BAB 7 PERUBAHAN PEMERINTAHANDAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Halaman

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 41

Cyan 41

sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1.

PENDAHULUAN

Bangsa Belanda yang pernah menjajah Indonesia selama lebih dari tiga setengah

abad masih ingin kembali berkuasa. Meskipun tahu Indonesia sudah menjadi negara

berdaulat, Belanda kembali ke Indonesia, membonceng pada pasukan Sekutu yang

mengambil alih kekuasaan pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Tentu saja

para pemimpin bangsa Indonesia tidak menerima hal ini dan siap mempertahankan

kemerdekaan RI. Pertumpahan darah tidak bisa dihindari dalam dua kali Agresi Militer.

Berkat kegigihan pejuang dan campur tangan PBB, kemerdekaan dan kedaulatan RI

akhirnya diakui melalui berbagai perundingan.

Kemerdekaan yang diraih dan dipertahankan dengan tetesan darah ternyata tidak

diisi secara semestinya. Roda pemerintahan dan politik selama masa Orde Lama

semakin hari semakin mengecewakan. Pemerintah jatuh ke dealam godaan

penyalahgunaan kekuasaan. Eksperimen demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin

menjadi contoh betapa penguasa menjalankan kekuasaan hanya demi kekuasaan itu

sendiri. Padahal, kekuasaan yang benar harus membawa segenap bangsa Indonesia

menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 42

Cyan 42

Usaha Mempertahankan

Kemerdekaan

Berbagai Peristiwa

Pasca Kedaulatan

Berjuang Mem-

pertahankan

Kemerdekaan

Indonesia

•

Jepang menyerah

tanpa syarat kepa-

da Sekutu

•

Tentara Sekutu

tiba di Indonesia

untuk mengambil

alih kekuasaan.

•

Orang NICA

masuk ke Indone-

sia bersama ten-

tara Sekutu.

•

NICA

mempersenjatai

KNIL.

•

Rakyat Indonesia

berperang mela-

wan kekuasaan

asing.

Lahirnya Republik

Indonesia Serikat

Kembali ke Negara

Kesatuan Republik

Indonesia

Mempraktikkan de-

mokrasi liberal me-

nyebabkan krisis

berkepanjangan

dalam segala bidang

kehidupan.

¦¦

Demokrasi terpimpin

yang membawa kri-

sis politik dan kehan-

curan bangsa.

•

Pertempuran di

berbagai daerah di

Indonesia.

•

Agresi Militer

Belanda I dan II.

•

Dari meja

perundingan yang

satu ke meja pe-

rundingan lainnya.

•

Kedaulatan

Indonesia diakui.

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 43

Cyan 43

Setelah teks proklamasi dibacakan tidak berarti

kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia terse-

but bebas dari ancaman dan gangguan bangsa lain.

Kemerdekaan yang sudah diraih harus tetap diper-

tahankan. Ancaman yang dihadapi bangsa Indone-

sia yang baru merdeka itu datang baik dari dalam

negeri maupun dari luar negeri.

Pada waktu itu, Belanda ingin kembali menja-

jah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk

mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan baik

dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan

di meja perundingan atau perjuangan diplomasi.

2.1.1 Latar Belakang

Kekalahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu

mengakibatkan Jepang kehilangan semua jajahan-

nya termasuk Indonesia. Jepang harus menyerah-

kannya kepada Sekutu. Tugas pengambilalihan ke-

kuasaan dari tangan Jepang dilakukan oleh Koman-

do Asia Tenggara

(South East Asia Command)

. Pasukan

ini dipimpin Laksamana

Lord Louis Mountbatten

Untuk melaksanakan tugas itu, Mountbatten mem-

bentuk komando khusus yang diberi nama

Allied

Forces Netherlands East Indies

(AFNEI). AFNEI dipim-

Letnan Jenderal Sir Philip Christison

. Tugas

AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut.

Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan

Jepang.

Membebaskan para tawanan perang dan in-

terniran Sekutu.

Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang un-

tuk dipulangkan ke Jepang.

Menegakkan dan mempertahankan keadaan

damai untuk kemudian diserahkan kepada pe-

merintah sipil.

Menghimpun keterangan tentang penjahat pe-

rang dan menuntut penjahat perang.

Pasukan Sekutu dan AFNEI mendarat di Jakarta

pada tanggal 29 September 1945. Kedatangan

Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka

oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui

bahwa pasukan Sekutu datang bersama orang-or-

ang NICA, sikap Indonesia berubah menjadi curiga

dan kemudian bermusuhan. Situasi semakin

memanas karena or ang-orang NICA mem-

persenjatai bekas tentara KNIL yang baru dibe-

baskan dari tahanan Jepang. Orang-orang NICA

dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mu-

lai memancing kerusuhan dengan cara melakukan

provokasi. Di kota-kota yang didatangi pasukan

Sekutu sering terjadi insiden. Bahkan sering terjadi

pertempuran antara pihak Sekutu dengan pihak

Bung Tomo Tanpa Gelar Pahlawan

pun terbersit dalam benak keluarga Bung Tomo untuk

mengajukan permohonan kepada pemerintah agar

ikon perjuangan arek-arek Surabaya itu mendapat

gelar pahlawan. Kesaksian rakyat atas perjuangan

Bung Tomo dianggap cukup untuk mengukuhkan Bung

Tomo sebagai pejuang raky at.

(Sumber: Kompas, 10

November 2007).

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Pernahkan kamu mendengar nam a Bung Tomo

sebelum membaca kutipan di atas?

2. Mengapa nama Bung T omo sangat terkenal da-

lam sejarah Indonesia?

3. Percayakah kamu bahwa Bung Tomo belum men-

dapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah

meskipun sudah ikut berjuang mempertahankan

kemerdekaan melawan penjajah?

4. Perlukah Bung Tomo mendapat gelar pahlaw an

nasional? Jelaskan pendapatmu!

etiap peringatan Hari Pahlawan 10 November,

suara Bung Tomo yang berapi-api dan men g-

gelegar kembali terdengar. Pekikan kemerde-

kaan dan teriakan takbir Bung T omo diperdengarkan

berulang-ulang.

Gaya khas pidato Bung T omo yang penuh sema -

ngat selalu muncul di layar televisi. Pidato retorisnya

saat itu mampu mengobarkan perjuangan rakyat

Surabaya menghadapi kembalinya pasukan penjajah

Netherlands Indies Civil Administration

(NICA) yang

masuk bersama tentara Sekutu.

Dalam berbagai buku sejarah, nama Bung T omo

selalu disebut-sebut sebagai tokoh sentral pertem-

puran 10 November 1945 di Surabaya. Seruan heroik

Bung Tomo dalam siaran radionya untuk menentang

Belanda tertulis dalam sejarah Indonesia dengan

tinta emas.

Namun, tokoh yang tak diragukan lagi peranan

dan kepahlawanannya ini ternyata belum diakui

pemerintah sebagai pahlawan nasional. Tak sedikit

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 44

Cyan 44

Republik Indonesia. Pertempuran itu terjadi karena

pasukan Sekutu tidak menghormati kedaulatan

bangsa Indonesia.

Tentu saja kedatangan NICA di Indonesia tidak

bisa diterima karena Indonesia sudah merdeka.

Kedatangan NICA adalah sebuah ancaman bagi

kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, timbul

pertentangan antara pasukan Sekutu dan Belanda

dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berju-

ang untuk mempertahankan kemerdekaan yang

sudah diraih. Perjuangan rakyat Indonesia itu dila-

kukan baik dengan perjuangan bersenjata maupun

perjuangan diplomasi.

2.1.2 Perjuangan Bersenjata

Beberapa peristiwa pertempuran antara pasu-

kan Sekutu dan Belanda melawan rakyat Indone-

sia terjadi di berbagai daerah, antara lain pertem-

puran di Surabaya, Bandung lautan api, pertem-

puran Medan area, peristiwa merah putih di Mana-

do, pertempuran di Jakarta dan sekitarnya, pertem-

puran di Ambarawa, agresi militer Belanda perta-

ma, agresi militer Belanda kedua, serangan umum

1 Maret 1949.

A. Insiden bendera di Surabaya

Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya

terjadi

insiden bendera

. Insiden ini berpangkal pada

tindakan beberapa orang Belanda yang mengibar-

kan bendera merah putih biru di atas

Hotel Yamato

di jalan Tunjungan.

Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan

rakyat. Mereka menyerbu hotel dan menurunkan

bendera Belanda tersebut. Bagian yang berwarna

biru dirobek. Mereka mengibarkannya kembali se-

bagai bendera merah putih.

B. Pertempuran lima hari di Semarang

Pertempuran di Semarang dipicu peristiwa

yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pada

waktu itu, kira-kira 400 orang veteran AL Jepang

yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik

gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberon-

tak sewaktu mereka dipindahkan ke Semarang.

Mereka menyerang polisi Indonesia yang menga-

wal mereka.

Mereka melarikan diri dan bergabung dengan

Kidobutai

di Jatingaleh.

Kidobutai

adalah sebuah ba-

talyon Jepang di bawah pimpinan

Mayor Kido

Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan

alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang

Jepang yang tertawan.

Situasi bertambah panas dengan adanya desas-

desus bahwa cadangan air minum di Candi telah

diracuni. Pihak Jepang memperuncing keadaan ka-

rena melucuti delapan orang polisi Indonesia yang

menjaga tempat tersebut. Alasannya untuk meng-

hindarkan peracunan cadangan air minum itu.

Pertempuran mulai pecah pada dini hari tang-

gal 15 Oktober 1945. Para pemuda dan pejuang In-

donesia bertempur melawan pasukan

Kidobutai

yang dibantu oleh batalyon Jepang lain yang kebe-

tulan sedang singgah di Semarang. Pertempuran

yang paling banyak menelan korban terjadi di

Simpang Lima, berlangsung selama lima hari

Pertempuran baru berhenti setelah Gubernur

Wongsonegoro

dan pemimpin TKR berunding de-

ngan komandan tentara Jepang. Proses gencatan

senjata dipercepat setelah

Brigadir Jenderal Bethel

dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perunding-

an pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu

kemudian melucuti senjata Jepang dan menawan

pasukan Jepang.

Untuk mengenang pertempuran di Semarang,

maka di Simpang Lima didirikan

Monumen Perju-

angan Tugu Muda

C. Pertempuran di Surabaya

Kontak senjata yang terjadi di Surabaya antara

pasukan Indonesia dan pasukan Sekutu berkaitan

dengan usaha perebutan kekuasaan dan senjata da-

ri tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 Sep-

tember 1945. Perebutan tersebut membangkitkan

pergolakan, yang kemudian berubah menjadi revo-

lusi yang konfrontatif.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 yang

dipimpinan

Brigjen A.W.S. Mallaby

mendarat di

Surabaya. Mereka bertugas untuk melucuti serda-

Gambar 2.1.1

Anggota pasukan Sekutu yang ditugaskan di Indonesia

di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison

mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.

sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 45

Cyan 45

du Jepang dan membebaskan para interniran. Ke-

datangan Mallaby disambut oleh

R.M.T.A. Suryo

(Gubernur Jawa Timur). Dalam pertemuan itu di-

hasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut.

Inggris berjanji bahwa di antara tentara Ing-

gris tidak terdapat angkatan perang Belanda.

Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak

untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.

Akan segera dibentuk

Contact Bureau

(Biro Kon-

tak) agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-

baiknya.

Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.

Atas kesepakatan tersebut, maka Inggris diizin-

kan masuk kota Surabaya. Ternyata dalam praktik-

nya, Inggris tidak menepati janjinya. Pasukan Ing-

gris justru berusaha menguasai Surabaya.

Secara kronologis serangan Inggris terhadap

Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton

Field Secu-

rity Section

di bawah pimpinan

Kapten Shaw

menyerang sebuah penjara di Kalisosok dan

juga pusat-pusat penting lainnya, seperti pang-

kalan udara, kantor pos, dan gedung pemerin-

tahan.

Tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris me-

nyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perin-

tah, agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur me-

nyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang.

Dengan kejadian ini maka p ihak Indonesia

menginstruksikan kepada semua pemuda un-

tuk siap siaga penuh menghadapi segala ke-

mungkinan yang akan terjadi. Akhirnya terjadi

juga kontak senjata antara pemuda Indonesia

dan Inggris. Semua pemuda di seluruh kota me-

nyerang Inggris dengan segala kemampuan.

Tanggal 28 Oktober 1945, pemuda Indonesia me-

nyerang pos-pos Sekutu di seluruh Surabaya.

Pada tanggal 29 Oktober 1945, komando Sekutu

menghubungi Presiden Soekarno untuk me-

nyelamatkan pasukan Inggris agar tidak me-

ngalami kehancuran total. Presiden Soekarno

dan Jenderal Mallaby mengadakan perunding-

an. Pertemuan itu menghasilkan dua kesepa-

katan, yaitu penghentian kontak senjata dan

keberadaan RI diakui oleh Inggris.

Cara menghindari kontak senjata diatur seba-

gai berikut.

Surat-surat selebaran yang d isebarkan ti-

dak berlaku lagi.

Kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara Se-

kutu kecuali kamp-kamp tawanan.

TKR dan Polisi diakui oleh Sekutu.

Tanjung Perak untuk sementara waktu dia-

wasi bersama TKR, Polisi, dan tentara Seku-

tu untuk menyelesaikan penerimaan ban-

tuan berupa obat-obatan untuk tawanan

perang.

Tanggal 30 Oktober 1945, seluruh Biro Kontak

menuju ke beberapa tempat.

Gencatan senjata tidak dihormati Sekutu. Da-

lam salah satu insiden yang belum pernah ter-

ungkap secara jelas, Brigjen Mallaby ditemu-

kan meninggal.

Tanggal 9 November 1945, pimpinan tentara

Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum

kepada rakyat. Ultimatum dari pasukan Seku-

tu tersebut pada pokoknya berisi:

tuntutan pertanggungjawaban pihak Indo-

nesia atas terbunuhnya Mallaby;

instruksi yang menuntut agar semua pe-

mimpin dan orang-orang Indonesia yang

bersenjata harus melapor. Mereka harus

meletakkan senjatanya di tempat-tempat

yang telah ditentukan;

mereka harus menyerahkan diri dengan

mengangkat tangan di atas.

Batas waktu ultimatum tersebut ialah jam

06.00 tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut ditolak oleh para pemim-

pin dan rakyat Surabaya.

Batas ultimatum akhirnya habis. Maka pecah

pertempuran hebat antara pasukan Indonesia

dan Inggris. Pertempuran sengit terjadi pada

tanggal 10 November 1945. Pasukan Inggris

yang dilengkapi dengan peralatan perang cang-

gih menggempur para pejuang Indonesia.

Dalam pertempuran tidak seimbang yang ber-

langsung sampai awal bulan Desembe r 1945

itu telah gugur beribu-ribu pejuang.

Gambar 2.1.2

Brigjend Mallaby dan Dr. Soegiri sedang

berkeliling kota Surabaya memberitahukan adanya

penghentian tembak-menembak.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 46

Cyan 46

Salah satu tokoh dan pemimpin perjuangan

rakyat Surabaya adalah

Bung Tomo

. Dalam per-

tempuran yang tidak seimbang, Bung Tomo terus

mengobarkan semangat rakyat supaya terus maju,

pantang mundur.

Peristiwa di Surabaya merupakan gambaran

keberanian dan kebulatan tekad bangsa Indonesia

untuk membela tanah air dan kemerdekaan. Seka-

rang peristiwa 10 November diabadikan sebagai

Hari Pahlawan dan Tugu Pahlawan di tengah Kota

Surabaya melambangkan keberanian dan sema-

ngat juang bangsa Indonesia.

D. Pertempuran di Ambarawa

Pertempuran di Ambarawa diawali kedatang-

an tentara Sekutu di Semarang pada tanggal 20

Oktober 1945. Mereka datang untuk mengurus ta-

wanan perang. Pihak Sekutu berjanji tidak akan

mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Ternyata Sekutu diboncengi oleh NICA. Insiden

bersenjata mulai timbul di Magelang. Kejadian itu

meluas menjadi pertempuran setelah pasukan Se-

kutu membebaskan para interniran Belanda di Ma-

gelang dan Ambarawa.

Gencatan senjata terjadi setelah Presiden Soe-

karno turun tangan. Akan tetapi, secara diam-diam

Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambara-

wa pada tanggal 21 November 1945.

Mayor Sumar-

memimpin perlawanan TKR dan para pemuda

menentang tentara Sekutu.

Gerakan tentara Sekutu berhasil ditahan di de-

sa Jambu berkat bantuan dari resimen kedua yang

dipimpin

M. Sarbini

, batalyon Polisi Istimewa di

bawah pimpinan

Onie Sastroatmodjo

, dan batal-

yon dari Yogyakarta. Dalam pertempuran di desa

Jambu pada tanggal 26 November 1945 itu,

Letkol

Isdiman

(Komandan Resimen Banyumas) gugur .

Kolonel Soedirman

(Panglima Divisi di Purwoker-

to) segera mengambil alih pimpinan.

Setelah mengadakan konsolidasi dengan para

Komandan Sektor, Kolonel Soedirman memimpin

pertempuran melawan Sekutu pada tanggal 12 De-

sember 1945. Dalam waktu satu setengah jam, TKR

sudah mengepung kota Ambarawa. Empat hari ke-

mudian tentara Sekutu mundur ke Semarang.

E. Pertempuran Medan Area

Berita proklamasi Republik Indonesia baru

sampai di kota Medan pada tanggal 27 Agustus

1945. Keterlambatan berita tersebut karena su-

litnya komunikasi dan sensor ketat terhadap be-

rita-berita oleh tentara Jepang. Berita proklamasi

kemerdekaan dibawa oleh

Mr. Teuku M. Hassan

yang diangkat menjadi gubernur Sumatera.

Pada tanggal 13 September 1945, para pemuda

yang dipelopori oleh

Achmad Tahir

membentuk

Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober

1945, Barisan Pemuda Indonesia beraksi mengam-

bil alih gedung-gedung pemerintah dan merebut

senjata-senjata milik tentara Jepang.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu

yang diboncengi serdadu Belanda dan NICA di ba-

wah pimpinan

Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly

mendarat di kota Medan. Sebelumnya, Belanda su-

dah mendaratkan suatu kelompok komando yang

dipimpin oleh

Westerling

. Reaksi awal para pemu-

da atas kedatangan Sekutu tersebut adalah mem-

bentuk TKR di Medan.

Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran

pertama antara para pemuda dan pasukan Sekutu.

Ini merupakan awal perjuangan bersenjata yang

dikenal sebagai pertempuran

Medan Area

Konfrontasi antara pejuang kemerdekaan dan

serdadu NICA segera menjalar ke seluruh Kota Me-

dan. Karena insiden antara pasukan pejuang ke-

merdekaan dan tentara NICA terus terjadi, maka

pada tanggal 18 Oktober 1945 pihak Sekutu menge-

luarkan maklumat yang berisi larangan terhadap

rakyat untuk membawa senjata dan semua senjata

yang dimiliki harus diserahkan kepada Sekutu.

Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNEI mema-

sang sejumlah papan bertuliskan

Fixed Boundaries

Medan Area

(Batas Resmi Wilayah Medan) di berba-

gai sudut pinggiran kota Medan. Papan nama itu-

lah yang membuat pertempuran di Medan dan

sekitarnya dikenal sebagai

Pertempuran Medan Area

Kemudian, Sekutu dan NICA mengadakan aksi

pembersihan unsur-unsur RI di seluruh kota. Para

pejuang Indonesia membalas aksi-aksi tersebut.

Pada tanggal 10 Desember 1945 tentara Sekutu

melancarkan serangan militer besar-besaran, yang

dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Selu-

ruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan.

Gambar 2.1.3

Bung Tomo membakar semangat para

pejuang di Surabaya dalam menghadapi Sekutu.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 47

Cyan 47

F. Pertempuran di Jakarta

Sama seperti yang terjadi di Bandung, orang-

orang NICA dan KNIL terus melakukan provokasi-

provokasi bersenjata sehingga memancing kema-

rahan masyarakat. Orang-orang KNIL sendiri

dimanfaatkan oleh NICA demi kepentingan Belanda

dengan cara mempersenjatai mereka. Keadaan di

Jakarta pun menjadi kacau dan sulit dikendalikan.

Tentara Belanda kian merajalela. Sementara itu,

pendaratan pasukan marinir Belanda di T anjung

Priok pada tanggal 30 Desember 1945 membuat ke-

adaan menjadi tambah gawat.

Mengingat situasi keamanan yang semakin

memburuk di Jakarta, Presiden dan Wakil Presiden

pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta,

dan kemudian ibukota Republik Indonesia pun

turut pindah ke Yogyakarta (Lihat:

30 Tahun Indo-

nesia Merdeka. 1945-1949

: hlm. 79).

G. Peristiwa Merah Putih di Manado

Seperti di tempat-tempat lain, pasukan Sekutu

yang mendarat di Sulawesi Utara juga membon-

cengi orang-orang NICA. Orang-orang NICA

kemudian mempersenjatai bekas tentara KNIL

yang ditawan Jepang. Sejak akhir tahun 1945,

pasukan Sekutu menyerahkan Sulawesi Utara

kepada pasukan NICA. Pasukan NICA bertindak

sewenang-wenang terhadap rakyat.

Rakyat Sulawesi Utara bereaksi dengan mem-

bentuk

Pasukan Pemuda Indonesia

(PPI). PPI berencana

menyerang pasukan NICA. Akan tetapi, rencana

tersebut bocor sehingga para pemimpin PPI di-

tangkap dan dipenjarakan.

Pada tanggal 14 Februari 1946, para pejuang

PPI menyerbu markas NICA di Teling. Mereka ber-

hasil membebaskan pimpinan PPI dan menawan

komandan NICA beserta pasukannya. Selanjutnya,

para pejuang merobek bendera merah putih biru

Belanda dan menjadikannya bendera merah putih.

Bendera itu kemudian dikibarkan di markas Belan-

da di Teling. Oleh karena itu peristiwa itu dikenal

dengan nama peristiwa merah putih di Manado.

Para pejuang dapat mengusir NICA dari Sula-

wesi Utara. Pada tanggal 16 Februari 1946, peme-

rintah sipil terbentuk. Pemerintahan sipil itu di-

pimpin oleh

B. W. Lapian

sebagai residen.

H. Bandung lautan api

Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu mema-

suki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda

dan para pejuang kota Bandung sedang melaksa-

nakan pemindahan kekuasaan dan melucuti sen-

jata atau peralatan perang lainnya dari t angan Je-

pang. Tentara Sekutu menuntut para pemuda dan

pejuang agar menyerahkan semua hasil pelucutan

tentara Jepang kepada Sekutu.

Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu me-

ngeluarkan ultimatum pertama, agar kota Ban-

dung bagian utara selambat-lambatnya pada

tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak

Indonesia dengan alasan demi keamanan. Para pe-

juang Republik Indonesia tidak mengindahkan ul-

timatum tersebut. Akibatnya sering terjadi insiden

antara pejuang Indonesia dan tentara Sekutu.

Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu me-

ngeluarkan ultimatum untuk yang kedua kalinya.

Kali ini para pejuang diminta meninggalkan selu-

ruh kota Bandung. Pihak pemerintah mengindah-

kan ultimatum ini. Para pejuang sebelum mening-

galkan kota Bandung melancarkan serangan umum

ke arah markas besar Sekutu dan berhasil membu-

mihanguskan kota Bandung bagian selatan.

I. Pertempuran Margarana

Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda men-

daratkan kira-kira 2000 tentara di Bali. Pada waktu

itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang bera-

da di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan mar-

kas tertinggi TRI mengenai pembinaan Resimen

Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda.

Akibat perundingan Linggarjati, daerah kekua-

saan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya

terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal itu

berarti Bali tidak diakui sebagai bagian dari Repu-

blik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai juga mendapati

pasukannya terpencar-pencar. Sementara itu, Be-

landa sedang mengusahakan berdirinya satu ne-

gara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I

Gusti Ngurah Rai dibujuk Belanda untuk bekerja

sama. Ajakan tersebut ditolak I Gusti Ngurah Rai.

Gambar 2.1.4

Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai duduk di

sebelah kiri (memakai selempang dada). Ia memimpin

pertempuran di Margarana melawan Belanda.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 48

Cyan 48

Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah

Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai ber-

hasil mengusai Tabanan. Namun, karena kekuatan

pasukan yang tidak seimbang akhirnya pasukan

Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran

puputan (habis-habisan) di Margarana, sebelah

utara Tabanan. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama

anak buahnya.

Gugurnya I Gusti Ngurah Rai melicinkan jalan

bagi usaha Belanda untuk membentuk “Negara In-

donesia Timur”.

J. Pertempuran lima hari di Palembang

Pasukan Sekutu mendarat di Palembang pada

tanggal 12 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh

Letnan Kolonel Carmichael

. Bersama pasukan Se-

kutu ikut pula aparat NICA.

Pemerintah Indonesia di Palembang menentu-

kan bahwa pasukan Sekutu hanya diizinkan men-

diami daerah Talang Semut. Akan tetapi, mereka

tidak mengindahkan peraturan itu. Insiden dengan

pemuda meletus ketika mereka menggeledah ru-

mah-rumah penduduk untuk mencari senjata.

Sekutu terus menambah kekuatannya di Pa-

lembang. Pada bulan Maret 1946, pasukan Sekutu

sudah berjumlah dua batalyon. Sekutu juga melin-

dungi masuknya pasukan Belanda.

Jumlah pasukan Belanda semakin bertambah.

Ketika meninggalkan kota Palembang, Sekutu me-

nyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Per-

tempuran Belanda dan para pemuda meletus keti-

ka Belanda meminta para pemuda dan peju-ang

mengosongkan kota Palembang. Belanda mengajak

berunding dan melakukan gencatan senjata.

Sementara perundingan berlangsung, pada

tanggal 1 Januari 1947 pertempuran meletus kem-

bali. Pertempuran berlangsung selama lima hari

lima malam. Seperlima bagian kota Palembang

hancur. Pada tanggal 6 Januari 1947 dicapai perse-

tujuan gencatan senjata antara Belanda dan Peme-

rintah Republik Indonesia di Palembang.

K. Agresi Militer Belanda I

Perselisihan pendapat akibat perbedaan pe-

nafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan

Linggarjati makin memuncak. Belanda berusaha

untuk menyelesaikan “masalah Indonesia” dengan

cepat.

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirim-

kan nota kepada pemerintah Repub lik Indonesia.

Nota itu berupa ultimatum yang harus dijawab

dalam waktu 14 hari. Isi nota itu antara lain sebagai

berikut.

Membentuk pemerintahan

ad interim

bersama.

Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan

lembaga devisa bersama

Republik Indonesia harus mengirimkan beras

untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki

Belanda.

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban

bersama, termasuk daerah-daerah Republik In-

donesia yang memerlukan bantuan Belanda

(

gendarmerie

bersama).

Menyelenggarakan penilikan bersama atas im-

por dan ekspor.

Perdana Menteri Syahrir menolak

gendarmerie

bersama. Kemudian, Amir Syarifuddin yang me-

mimpin kabinet berikutnya kembali memberikan

jawaban yang pada dasarnya sama.

Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda kembali me-

ngirim nota. Belanda tetap menuntut

gendarmerie

bersama dan minta agar Republik Indonesia meng-

hentikan permusuhan terhadap Belanda. Dalam

waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi

jawaban kepada Belanda.

Pada tanggal 17 Juli 1947, Pemerintah Republik

Indonesia memberi jawaban yang disampaikan

Amir Syarifuddin melalui RRI Yogyakarta. Jawab-

an itu ditolak Belanda.

Pada tanggal 20 Juli 1947,

van Mook

mengu-

mumkan bahwa pihak Belanda tidak mau berun-

ding lagi dengan Indonesia. Belanda tidak terikat

lagi dengan Perjanji an Linggarjati. Pada tanggal

21 Juli 1947, Belanda menyerang daerah-daerah Re-

publik Indonesia. Serangan militer ini dikenal de-

ngan nama

Agresi Militer I.

Belanda menyebut agresi ini dengan sebutan

Aksi Polisionil

. Menurut Belanda, seluruh Indonesia

adalah wilayah kekuasaannya yang utuh setelah

Belanda menyatakan diri tidak terikat lagi pada

Perjanjian Linggarjati.

Gambar 2.1.5

Pesawat Dakota yang membawa obat-

obatan dari Singapura jatuh ditembak pesawat Belanda

pada tanggal 29 Juli 1947 di Y ogyakarta. Para penerbang

Indonesia yang gugur antara lain: A. Adisutjipto, Dr.

Abdurrachman Saleh, dan Adisumarno Wirjokusumo.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 49

Cyan 49

Sasaran utama Agresi Militer Belanda I adalah

Jawa dan Sumatera. J awa dan S umatera menjadi

sasaran utama dengan alasan untuk mempersem-

pit wilayah RI dan ingin menduduki kota-kota yang

strategis dan penting.

Dalam Agresi Militer I ini, Belanda berhasil me-

nguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah

utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian

Sumatera Timur. Di daerah-daerah tersebut Belan-

da mendirikan negara-negara bagian.

Belanda melancarkan agresi militer dengan tu-

juan sebagai berikut.

Mengepung ibu kota RI dan menghapuskan ke-

daulatan RI

(tujuan politik)

Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan

bahan ekspor

(tujuan ekonomi)

Menghancurkan TNI

(tujuan militer)

Agresi Militer I ini mendapat reaksi dari dunia

internasional. Inggris dan Amerika Serikat tidak

menyetujui tindakan agresi ini. India dan Austra-

lia mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas

dalam Dewan Keamanan.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan

PBB mendesak Indonesia dan Belanda untuk meng-

adakan gencatan senjata. Pada tanggal 4 Agustus

1947, Republik Indonesia dan Belanda mengu-

mumkan gencatan senjata. Dengan demikian,

berakhirlah Agresi Militer Belanda yang pertama.

Meskipun secara resmi telah ada gencatan

senjata, Belanda masih berusaha memperluas wi-

layahnya. Batas terakhir perluasan wilayah yang

dikuasai Belanda itulah yang dituntut sebagai garis

demarkasi. Garis demarkasi ialah garis khayal

yang kemudian dikenal sebagai “Garis van Mook”.

Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan sen-

jata dibentuk Komisi Konsuler. Anggota komisi ber-

asal dari beberapa Konsul Jenderal di Indonesia.

Komisi ini diketuai oleh

Dr. Walter Foote

(Konsul

Jenderal Amerika Serikat). Anggotanya terdiri dari

Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan

Australia. Dalam laporannya kepada Dewan Kea-

manan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa:

sejak tanggal 30 Juli - 4 Agustus 1947, pasukan

Belanda masih mengadakan gerakan-gerakan

militer;

pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi

(Garis van Mook) yang dituntut Belanda; dan

perintah penghentian tembak-menembak dira-

sakan tidak memuaskan.

L. Agresi Militer Belanda II

Pertikaian yang terjadi di kalangan Republik

akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di

kalangan TNI, serta penumpasan pemberontakan

PKI di Madiun menyita kekuatan Republik Indo-

nesia. Situasi itu memberi kesempatan bagi Belanda

untuk menekan Republik Indonesia.

Perundingan-perundingan yang dilakukan di

bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan

buntu. Pada tanggal 13 Desember 1948, Mohammad

Hatta meminta kembali KTN untuk menyelengga-

rakan perundingan dengan Belanda.

Pada tanggal 18 Desember 1948,

Dr. Beel

me-

nyatakan bahwa pihak Belanda tidak mengakui

dan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville

Oleh karena itu Belanda merasa bebas melaksana-

kan agresi terhadap Republik Indonesia.

Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan

Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948

dengan menyerbu Yogyakarta. Lapangan terbang

Maguwo dapat dikuasai Belanda. Serangan Belanda

ke Yogyakarta dilakukan sangat mendadak. Dalam

waktu yang relatif singkat, Yogyakarta dapat diku-

asai Belanda. Para pimpinan RI ditangkap Belanda.

Para pemimpin RI yang ditangkap Belanda

antara lain Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim,

Mohammad Roem, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka

diterbangkan ke Prapat, Sumatera. Presiden Soe-

karno sebelum ditawan memberi kuasa kepada

Safruddin Prawiranegara

yang berada di Sumatera

untuk membentuk pemerintahan darurat (Peme-

rintah Darurat Republik Indonesia/PDRI) di Bukit

Tinggi (Sumatera Barat).

Dengan Agresi Militer II dapat dikatakan bahwa

Belanda memperoleh kemenangan besar , karena

dapat menangkap semua pucuk pimpinan RI. Akan

Gambar 2.1.6

Tentara Belanda bergerak memasuki kota

Yogyakarta dalam agresi militer Belanda II pada tanggal

19 Desember 1948.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 50

Cyan 50

tetapi, dengan aksi penawanan oleh Belanda ter-

sebut ternyata RI tidak lenyap. Belanda harus

berhadapan dengan pasukan g erilya yang kerap

menyulitkan pihak Belanda. Kontak senjata dan di-

plomasi terus dilakukan.

Serbuan Belanda atau Agresi Militer II menda-

pat reaksi masyarakat internasional. Pada tanggal

7 Februari 1949, suara simpati kepada Indonesia

atas terjadinya serbuan Belanda datang dari Ame-

rika Serikat. Rasa simpati Amerika Serikat terhadap

Indonesia diwujudkan dengan pernyataan-per-

nyataan sebagai berikut.

Amerika Serikat menghentikan semua bantuan

kepada Belanda sampai negeri ini menghenti-

kan permusuhannya dengan Indonesia.

Mendesak pihak Belanda supaya menarik pasu-

kannya ke belakang garis

status quo Renville

Membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia

yang ditawan sejak 18 Desember 1948.

Mendesak Belanda untuk membuka kembali

perundingan yang jujur dengan Indonesia atas

dasar persetujuan Renville.

Rasa simpati dunia internasional tidak hanya

datang dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Ru-

sia, Cina, Kolumbia, dan negara-negara anggota PBB

lainnya.

Karena tekanan politik dan militer itulah akhir-

nya Belanda mau menerima perintah Dewan Kea-

manan PBB untuk menghentikan agresinya.

M. Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret dilancarkan oleh

pasukan RI untuk merebu t kembali Yogyakarta

(Ibu kota Republik Indonesia) yang dikuasai oleh

Belanda sejak agresi militer kedua.

Beberapa waktu sebelum serangan umum di-

lancarkan,

Letkol Soeharto

sebagai komandan Bri-

gade 10 melakukan komunikasi dan koordinasi

dengan penggagasnya, yaitu

Sri Sultan Hameng-

kubuwono IX

(Kepala Daerah Istimewa Yogyakar-

ta). Koordinasi itu penting untuk menyusun stra-

tegi serangan umum 1 Maret 1949. Selain itu, bebe-

rapa kesatuan diperintahkan untuk menyusup ke

dalam kota Yogyakarta, di antaranya adalah kesa-

tuan khusus di bawah pimpinan

Kap-ten Widodo

Beliau bertugas untuk memutuskan hubungan

antara pos-pos penjagaan Belanda d i dalam kota,

antara lain dengan memasang ranjau darat.

Untuk mempermudah koordinasi penyerang-

an, wilayah penyerangan dibagi atas 5 sektor, yaitu:

sektor barat, dipimpin oleh Letkol Vence Sumual,

sektor selatan, dipimpin oleh Mayor Sarjono,

sektor utara, dipimpin oleh Mayor Kusno,

sektor kota, dipimpin oleh Letnan Amir Murto-

no dan Letnan Marsudi, dan

sektor barat, di bawah pi mpinan Letkol Soe-

harto (sampai perbatasan Malioboro).

Yang dijadikan patokan sebagai tanda mulai-

nya serangan adalah bunyi sirene pukul 06.00 pagi

yang biasa dibunyikan di kota Y ogyakarta waktu

itu. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada se-

rangan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat

pasukan TNI berhasil memukul mundur semua po-

sisi pasukan Belanda dan memaksa mereka berta-

han dalam markasnya di dalam kota Y ogyakarta.

Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta

selama enam jam, sesuai dengan rencana semula,

sekitar pukul 12.00. TNI mulai mundur keluar kota

sebelum pasukan bantuan Belanda tiba.

Berita serangan ini disiarkan keluar melalui pe-

mancar radio di Wonosari. Waktu Belanda melan-

carkan serangan balasan, pemancar radio tersebut

menjadi sasaran utama. Peristiwa serangan umum

1 Maret 1949 ini juga dilaporkan oleh R. Sumardi

ke pemerintah PDRI di Bukittinggi melalui radio-

gram. Berita ini kemudian disampaikan kepada Ma-

ramis (diplomat RI di New York).

Serangan umum 1 Maret mempunyai arti pen-

ting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Serangan umum 1 Maret mencapai tujuannya, yai-

tu sebagai berikut.

Ke dalam:

mendukung perjuangan diplomasi;

meninggikan semangat rakyat dan TNI

yang sedang bergerilya; dan

secara tidak langsung telah mempengaruhi

sikap para pemimpin negara federal ben-

tukan Belanda (seperti negara Pasundan,

negara Sumatra Timur dan negara Indone-

sia Timur) yang tergabung dalam

Bijeen-

komst Federal Voor Overleg

(BFO).

Ke luar:

menunjukkan kepada dunia internasional

bahwa TNI masih ada dan mampu menga-

dakan serangan; dan

mematahkan moral pasukan Belanda.

2.1.3 Perjuangan Diplomasi

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memper-

tahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja pe-

rundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan

diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencari

dukungan dunia internasional dan berunding lang-

sung dengan Belanda.

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 51

Cyan 51

A. Mencari dukungan internasional

Perjuangan mencari dukungan internasional

lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan de-

ngan mengemukakan masalah Indonesia di hadap-

an sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak

langsung dilakukan melalui pendekatan dan hu-

bungan baik dengan negara-negara yang akan

mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB.

Negara-negara yang mendukung Indonesia antara

lain sebagai berikut.

Australia

Australia bersedia menjadi anggota Komisi

Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda

agar menghentikan operasi militernya di Indo-

nesia. Australia berperan dalam membentuk

opini dunia internasional untuk mendukung

Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

India

India merupakan salah satu negara yang me-

ngakui kedaulatan Indonesia dalam forum in-

ternasional. India juga mempelopori Konferensi

Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan

bagi Indonesia. Konferensi Inter-Asia dilaksa-

nakan pada tahun 1949.

Negara-negara Liga Arab

Negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi

Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Penga-

kuan ini mempengaruhi pandangan internasi-

onal terhadap Indonesia.

Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB

Para tokoh politik Indonesia mengadakan pen-

dekatan dengan negara-negara anggota Dewan

Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan

Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam

sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan

Agustus 1947 berhasil mempengaruhi negara-

negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk

mendukung Indonesia.

B. Berunding dengan Belanda

Indonesia juga mengadakan perundingan lang-

sung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang

pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik In-

donesia-Belanda misalnya: Perundingan Linggar-

jati, Perjanjian Renville, Persetujuan Roem-Royen,

Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja

Bundar.

a.a.

Permulaan perundingan-perundingan

dengan Belanda (10 Februari 1946)

Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison)

memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan

Belanda untuk menyelesaikan pertikaian Belanda

dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di

lakukan.

Archibald Clark Kerr

dan

Lord Killearn

dari Inggris bertindak sebagai penengah. Perun-

dingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada

awal perundingan,

H.J. van Mook

menyampaikan

pernyataan politik pemerintah Belanda. Kemudian

pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik

Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.

b.b.

Perundingan di Hooge Veluwe

(14(14

(14

––

–

25 April 1946)

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pen-

dahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi

antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI

untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilaku-

kan di

Hooge Veluwe

negeri Belanda pada tanggal

14 - 25 April 1946. Perundingan mengalami kega-

galan.

c.c.

Perundingan gencatan senjata

(20(20

(20

–

30 September 1946)

Banyaknya insiden pertempuran antara peju-

ang Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda

mendorong diadakannya perundingan gencatan

senjata. Perundingan diikuti wakil dari Indonesia,

Sekutu, dan Belanda. Perundingan dilaksanakan

dari tanggal 20 - 30 September 1946. Perundingan

tidak mencapai hasil yang diinginkan.

d.d.

Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946)

Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil

Pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perun-

dingan. Perundingan berlangsung di rumah Konsul

Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober

1946.

Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri

Sutan Syahrir. Delegasi Belanda diketuai oleh Prof.

Schermerhorn. Dalam perundingan tersebut, ma-

salah gencatan senjata yang gagal perundingan

tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibica-

rakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord

Killearn.

Gambar 2.1.7

Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Sudjatmoko, dan Soemitr o

Djojohadikusumo menghadiri sidang Dewan Keamanan

PBB pada bulan Agustus 1947.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 52

Cyan 52

Perundingan tingkat panitia menghasilkan per-

setujuan gencatan senjata sebagai berikut.

Gencatan senjata diadakan atas dasar kedu-

dukan militer pada waktu itu dan atas dasar

kekuatan militer Sekutu serta Indonesia.

Dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan

Senjata untuk masalah-masalah teknis pelak-

sanaan gencatan senjata.

Di bidang politik, delegasi Pemerintah Indo-

nesia dan komisi umum Belanda sepakat untuk

menyelenggarakan perundingan politik “secepat

mungkin”.

e.e.

Perundingan Linggarjati (10 November 1946)

Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan

sebelumnya, sejak tanggal 10 November 1946 di

Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perunding-

an antara Pemerintah RI dan komisi umum Belan-

da.

Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh bebera-

pa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:

Inggris, sebagai pihak penengah diwakili oleh

Lord Killearn.

Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir

(Ketua),

Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirto-

projo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota).

Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn

(Ketua),

De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).

Perundingan di Linggarjati tersebut mengha-

silkan keputusan yang disebut perjanjian Linggar-

jati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.

Belanda mengakui secara

de facto

Republik Indo-

nesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Suma-

tera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus

meninggalkan daerah

de facto

paling lambat pa-

da tanggal 1 Januari 1949.

Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja

sama dalam membentuk negara Serikat dengan

nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdi-

ri dari RI, Kalimantan dan Timur Besar . Pem-

bentukan RIS akan diadakan sebelum ta nggal

1 Januari 1949.

RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indone-

sia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ke-

tua.

Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Be-

landa dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947

dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara

Jakarta.

Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi

positif dan negatifnya.

Segi positifnya ialah adanya pengakuan

de facto

atas RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Suma-

tera.

Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari

Sabang sampai Merauke, yang selu as Hindia

Belanda dulu tidak tercapai.

f.f.

Melibatkan Komisi Tiga Negara

Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Kea-

manan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik.

Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan

Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari

Ri-

chard Kirby

(wakil Australia),

Paul van Zeeland

(wakil Belgia), dan

Frank Graham

(wakil Amerika

Serikat). Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Ok-

tober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN

di Indonesia adalah untuk membantu menyelesai-

kan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara

damai. Pada tanggal 27 Oktober 1947, KTN tiba di

Jakarta untuk memulai pekerjaannya.

g.g.

Perjanjian Renville

(8 Desember 1947 - 17 Januari 1948)

KTN berusaha mendekatkan RI d an Belanda

untuk berunding. Atas usul KTN, perundingan di-

lakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal

pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Seri-

kat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan

tersebut dinamakan

Perjanjian Renville

Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 De-

sember 1947. Hasil perundingan Renville disepakati

dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Yang hadir pada perundingan di atas kapal

Renville ialah sebagai berikut.

Frank Graham

(ketua), Paul van Zeeland (ang-

gota), dan Richard Kirby (anggota) sebagai me-

diator dari PBB.

Delegasi Indonesia

Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarif-

uddin (ketua), Ali Sastroamidjojo (anggota), Ha-

ji Agus Salim (anggota), Dr. J. Leimena (anggota),

Dr. Coa Tik Ien (anggota), dan Nasrun (anggota).

Delegasi Belanda

Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoat-

mojo(ketua), Mr. H.A.L. van Vredenburgh (ang-

gota), Dr. P. J. Koets (anggota), dan Mr. Dr. Chr.

Soumokil (anggota).

Gambar 2.1.8

Gedung tempat perundingan di Linggarjati,

sebelah selatan Cirebon pada bulan November 1946.

Sumber:

30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 53

Cyan 53

Perjanjian Renville menghasilkan beberapa ke-

putusan sebagai berikut.

Penghentian tembak-menembak.

Daerah-daerah di belakang garis van Mook ha-

rus dikosongkan dari pasukan RI.

Belanda bebas membentuk negara-negara fede-

ral di daerah-daerah yang didudukinya dengan

melalui plebisit terlebih dahulu.

Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara In-

donesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat

dengan Kerajaan Belanda.

Persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir

Syarifuddin (Indonesia) dan Abdulkadir Wijoyoat-

mojo (Belanda).

Perjanjian ini semakin mempersulit posisi Indo-

nesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan

itu bertambah setelah Belanda melakukan blokade

ekonomi terhadap Indonesia.

Itulah sebabnya hasil Perjanjian Renville me-

ngundang reaksi keras, baik dari kalangan partai

politik maupun TNI.

Bagi kalangan partai politik, hasil perunding-

an itu memperlihatkan kekalahan perjuangan

diplomasi.

Bagi TNI, hasil perundingan itu mengakibat-

kan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah

pertahanan yang telah susah payah dibangun.

h.h.

Resolusi DK PBB (28 Januari 1949)

Berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pa-

da tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB

mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu

ialah sebagai berikut.

Belanda harus menghentikan semua operasi

militer dan pihak Republik Indonesia diminta

untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua

pihak harus bekerja sama untuk mengadakan

perdamaian kembali.

Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat

semua tahanan politik dalam daerah RI oleh

Belanda sejak 19 Desember 1948.

Belanda harus memberikan kesempatan kepa-

da pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta

dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah

RI menurut batas-batas Persetujuan Renville

dikembalikan kepada RI.

Perundingan-perundingan akan dilakukan

dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan

dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan

Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu

Pemerintah Interim Federal paling lambat tang-

gal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Seri-

kat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli

1949.

Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama

menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa

untuk Indonesia (

United Nation for Indonesia

atau

UNCI). UNCI bertugas untuk:

membantu melancarkan perundingan-

perundingan untuk mengurus pengemba-

lian kekuasaan pemerintah RI,

mengamati pemilihan,

mengajukan usul mengenai berbagai hal

yang dapat membantu tercapainya penye-

lesaian.

i.i.

Perjanjian Roem-Royen (17 April - 7 Mei 1949)

Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan

Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bi-

dang diplomasi berjalan terus. UNCI mengadakan

perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di

Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada

tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk

membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada

tanggal 28 Januari 1949.

UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belan-

da ke meja perundingan. Pada tanggal 17 April 1949

dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta.

Delegasi Indonesia dipimpin

Mr. Mohammad

Roem

. Delegasi Belanda dipimpin

Dr. van Royen

Pertemuan dipimpin

Merle Cohran

dari UNCI

yang berasal dari Amerika Serikat.

Gambar 2.1.9

Suasana perundingan di atas kapal Renville

yang diselenggarakan atas jasa-jasa baik KTN pada

tanggal 8 Desember 1947.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.1.10

Perundingan Roem - Royen di bawah

pengawasan UNCI di Hotel des Indes, Jakarta.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 54

Cyan 54

Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai

persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama

“Roem-Royen Statement”

Dalam perundingan ini, setiap delegasi menge-

luarkan pernyataan sendiri-sendiri.

Pernyataan delegasi Indonesia

antara lain seba-

gai berikut.

Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakar-

ta.

Kesediaan mengadakan penghentian tembak-

menembak.

Kesediaan mengikuti Konferensi Meja Bundar

setelah pengembalian Pemerintah RI ke Yogya-

karta.

Bersedia bekerja sama dalam memulihkan per-

damaian dan tertib hukum.

Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda ada-

lah sebagai berikut.

Menghentikan gerakan militer dan membebas-

kan tahanan politik.

Menyetujui kembalinya Pemerintahan Repu-

blik Indonesia ke Yogyakarta.

Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian

dari negara Indonesia Serikat.

Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja

Bundar.

Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta

dikembalikan ke Yogyakarta. Pengembalian Yogya-

karta ke tangan Republik Indonesia diikuti dengan

penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakar-

ta. Tentara Belanda berhasil menduduki Yogyakar-

ta sejak tanggal 19 Desember 1948 - 6 Juli 1949.

j.j.

Konferensi Inter-Indonesia (19 -22 Juli 1949 dan

31 Juli - 2 Agustus 1949)

Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung,

dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan ne-

gara-negara bagian (BFO) terutama berkaitan de-

ngan pembentukan Republik Indonesia Serikat.

Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk men-

ciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belan-

da dalam KMB.

Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI

kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indone-

sia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 - 22

Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin

Mohammad Hatta.

Konferensi Inter-Indonesia II

diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus

1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh

Sultan Hamid

(Ketua BFO).

Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indone-

sia hampir semuanya difokuskan pada masalah

pembentukan RIS, antara lain:

masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,

kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Per-

serikatan Uni.

Hasil positif Konferensi Inter-Indonesia adalah

disepakatinya beberapa hal berikut ini.

Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan

dibentuk di Indonesia bernama Republik Indo-

nesia Serikat (RIS).

Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.

Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.

Dalam bidang militer, Konferensi Inter-Indone-

sia memutuskan hal-hal berikut.

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat

(APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional.

TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima

orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL

dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain de-

ngan syarat-syarat yang akan ditentukan le-

bih lanjut.

Pertahanan negara adalah semata-mata hak

Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak

mempunyai angkatan perang sendiri.

Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting

sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Be-

landa sebelumnya, melalui bentuk-bentuk negara

bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga me-

rupakan bekal yang sangat berharga dalam meng-

hadapi Belanda dalam perundingan-perundingan

yang akan diadakan kemudian.

Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Repub lik

Indonesia dan Belanda mencapai persetujuan peng-

hentian tembak-menembak yang akan mulai berla-

ku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan di Sumatera

pada tanggal 15 Agustus. Tercapainya kesepakatan

tersebut memungkinkan terselenggaranya Konfe-

rensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

k.k.

Konferensi Meja Bundar

(23 Agustus 1949 - 2 November 1949)

Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di

Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi dibuka

pada tanggal 23 Agustus 1949 dan dihadiri oleh:

Gambar 2.1.11

Suasana Konferensi Inter-Indonesia I di

Yogyakarta pada tanggal 19 - 22 Juli 1949.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 55

Cyan 55

Delegasi Republik Indonesia dipimpin Moham-

mad Hatta,

Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid,

Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van

Maarseveen, dan

UNCI diketuai oleh Chritchley.

Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Perdana

Menteri Belanda,

W. Drees

. Konferensi berlangsung

dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 Novem-

ber 1949. Dalam konferensi dibentuk tiga komisi,

yaitu: Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan,

dan Komisi Militer.

Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam pe-

rundingan adalah:

dari Komisi Ketatanegaraan menyangkut pem-

bahasan mengenai Irian Jaya,

dari Komisi Keuangan menyangkut pembicara-

an mengenai masalah utang. Belanda menuntut

agar Indonesia mengakui utang terhadap Be-

landa yang dilakukan sampai tahun 1949.

Dalam bidang militer, tanpa ada kesulitan si-

dang menyepakati inti angkatan perang dalam

bentuk Indonesia Serikat adalah Tentara Nasional

Indonesia (TNI). Setelah penyerahan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat, KNIL (tentara

Belanda di Indonesia) akan dilebur ke dalam TNI.

KMB dapat menghasilkan beberapa persetuju-

an. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB di

Den Haag:

Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indo-

nesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Re-

publik Indonesia dan 15 negara federal. Corak

pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi

yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama

Konferensi Meja Bundar berlangsung.

Melaksanakan penyerahan kedaulatan selam-

bat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.

Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam

waktu setahun sesudah pengakuan kedaulat-

an.

Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk

Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan ba-

dan konstitusi bersama untuk menyelesaikan

kepentingan umum.

Menarik mundur pasukan Belanda dari Indo-

nesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL

boleh masuk ke dalam APRIS.

RIS harus membayar segala utang Belanda

yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.

C. Pengakuan Kedaulatan

Upacara penandatanganan naskah pengakuan

kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan

di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tang-

gal 27 Desember 1949.

Di negeri Belanda, penandatanganan naskah

pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang

takhta Istana Kerajaan Belanda.

Ratu Juliana

P.M.

Dr. Willem Drees

Menteri Seberang Lautan Mr.

A.M.J.A. Sassen

, dan

Mohammad Hatta

mem-

bubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan

kedaulatan. Sementara itu, di Jakarta,

Sultan Ha-

mengkubuwono IX

dan

A.H.J. Lovink

(Wakil Ting-

gi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada

naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang

sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedau-

latan dari Republik Indonesia kepada Republik In-

donesia Serikat.

Gambar 2.1.12

Suasana sidang Konferensi Meja Bundar

yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 di Ridderzaal

(Bangsal Satria), Den Haag.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.1.13

Gambar atas: upacara penandatanganan

pengakuan kedaulatan di Den Haag oleh Mohammad

Hatta, Ratu Juliana, Willem Drees (Perdana Menteri), dan

Mr. A.M.J.A. Sassen (Menteri Seberang Lautan). Gambar

bawah: upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan di

Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX (mewakili

Indonesia) dan A.H.J Lovink (Wakil Tinggi Mahkota).

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 56

Cyan 56

RANGKUMAN

1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan

Indonesia dilakukan dengan dua cara:

melalui perjuangan bersenjata, dan

perundingan-perundingan (diplomasi).

2 Perjuangan melalui perlawanan bersenjata,

antara lain sebagai berikut.

Insiden bendera di Surabaya (19 Septem-

ber 1945).

Pertempuran lima hari di semarang (15 -

20 Oktober 1945).

Pertempuran di Surabaya (10 November

1945).

Pertempuran Medan Area (10 Desember

1945).

Bandung lautan api (23 Maret 1946).

Pertempuran Margarana (29 November

1946).

Pertempuran lima hari di Palembang ( 1

Januari 1947).

Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947).

Agresi Militer Belanda II (19 Desember

1948).

Serangan Umum 1 Maret 1949.

3. Perjuangan melalui jalan perundingan atau

diplomasi dilakukan dengan mencari du-

kungan dunia internasional melalui PBB dan

mengadakan perundingan langsung dengan

Belanda.

4. Perundingan yang dilakukan dengan Belan-

da di antaranya adalah sebagai berikut.

Perundingan permulaan di Hooge Veluwe

(14 - 25 April 1946).

Perundingan gencatan senjata (20-30 Sep-

tember 1946).

Perjanjian Linggarjati (10 - 15 November

1946).

Perjanjian Renville (8 Desember 1947).

Perjanjian Roem-Royen (17 April - 7 Mei

1949).

Konferensi Inter-Indonesia (19 - 22 Juli

1949 dan 31 Juli - 2 Agustus 1949).

Konferensi Meja Bundar (23 Agustus - 2

November 1949).

4. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia

tanggal 27 Desember 1949. Penandatangan-

an pengakuan kedaulatan dilaksanakan di

Belanda dan Jakarta. Dengan demikian, ber-

akhirlah penjajahan Belanda atas Indonesia.

I. Lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Pasukan Sekutu yang bertugas mengambil alih

kekuasaan dari tangan Jepang di Asia Tengga-

ra dipimpin oleh ... .

2. AFNEI singkatan dari ... .

3. Pasukan Sekutu dan AFNEI mendarat di Jakar-

ta pada tanggal ... .

4. Pasukan Sekutu ternyata diboncengi NICA.

NICA singkatan dari ... .

5. Belanda melaksanakan agresi militer pertama

terhadap Pulau Jawa dan Sumatera pada tang-

gal ... .

6. Monumen Perjuangan Tugu Muda di Sema-

rang didirikan untuk ... .

7. Pemimpin tentara sekutu dalam pertempuran

di Surabaya adalah ... .

8. Pemimpin delegasi Belanda dalam Perunding-

an Linggarjati adalah ... .

9. Perjanjian Linggarjati ditandatangani Belanda

dan Indonesia pada tanggal ... .

10. Kota Bandung bagian utara dibakar para pe-

muda di bulan Oktober 1945 karena ... .

11. Pertempuran Margarana dipimpin oleh ... .

12. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal ... .

13. UNCI singkatan dari ... .

14. Delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja

Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 dipim-

pin oleh ... .

15. Naskah pengakuan kedaulatan Indonesia

ditandatangani pada tanggal ... .

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang kamu ketahui tentang AFNEI!

2. Bagaimana sikap Indonesia terhadap Sekutu

yang datang ke Indonesia untuk melucuti ten-

tara Jepang?

3. Mengapa Surabaya mendapat julukan seba-

gai kota Pahlawan? Jelaskan!

4. Apa tugas Inggris di Indonesia?

5. Jelaskan isi Perjanjian Linggarjati!

6. Jelaskan Konferensi Inter-Indonesia!

UJI KOMPETENSI DASAR

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 57

Cyan 57

7. Jelaskan arti Serangan Umum 1 Maret 1949

baik dari segi internal maupun dari segi eks-

ternal!

8. Sebutkan hasil persetujuan Roem-Royen!

9. Sebutkan hasil-hasil Konferensi Meja Bun-

dar!

10. Apa isi Resolusi Dewan Keamanan PBB tang-

gal 28 Januari 1949?

III. Jawablah “B” bila pernyataan

berikut BENAR dan “S” bila

SALAH!

1. Insiden Bendera di Surabaya terjadi karena

beberapa orang Belanda mengibarkan ben-

dera merah putih biru di atas Hotel Yamato.

2. A.W.S Mallaby adalah pemimpin pasukan Se-

kutu yang tewas dalam pertempuran di Sura-

baya.

3. Pemimpin para pemuda dalam pertempuran

Medan Area adalah M.H. Thamrin.

4. Belanda lebih suka menyebut Agresi Militer

Belanda sebagai aksi premanisme.

5. Penerbang Indonesia yang gugur karena

jatuhnya Pesawat Dakota tahun 1947 antara

lain Agustinus Adisutjipto dan Adisumarno

Wirjokusumo.

6. Anggota Komisi Konsuler yang mengawasi

gencatan senjata pada waktu Agresi Militer I

dipimpin olef Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly.

7. Pemerintahan Darurat republik Indonesia

(PDRI) di Sumatera dikendalikan oleh Saf -

ruddin Prawiranegara.

8. Serangan umum tentara Indonesia atas kota

Yogyakarta dan menduduki kota itu selama

enam jam terjadi pada tanggal ... .

9. Komisi Tiga Negara (KTN) dikenal juga dengan

nama Komisi Perdamaian.

10. Konsekuensi dari Persetujuan Roem-Royen

adalah pengembalian Yogyakarta ke tangan

Republik Indonesia.

IV. Unjuk Kerja

Berikut ini disajikan sebuah artikel yang sa-

ngat menarik mengenai “Monumen Serangan

Umum 1 Maret 1949”. Dalam kelompok yang

terdiri dari 4-5 orang, bacalah artikel terse-but

kemudan diskusikan dengan memerhatikan

pertanyaan panduan yang tersedia. Hasil disku-

simu akan dipresentasikan di kelas. Ingat, te-

man-temanmu akan menanggapinya. Selamat

berdiskusi!

Monumen Serangan Umum

1 Maret 1949

Monumen ini berada satu kompleks dengan

Benteng Vredeburg

. Monumen ini dibangun untuk

memeringati serangan tentara Indonesia terha-

dap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Serang-

an ini dilakukan untuk membuktikan kepada du-

nia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan

untuk melawan Belanda. Saat itu serangan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipimpin oleh

Letnan Kolonel Soeharto

, Komandan Brigade 10

daerah Wehrkreise III, yang tentu s aja setelah

mendapat persetujuan dari

Sri Sultan Hameng-

kubuwono IX

sebagai Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX menganggap

saat itu Indonesia harus membuktikan kepada

dunia luar bahwa walaupun para pemimpin ne-

gara Indonesia saat itu ditawan oleh Belanda,

bukan berarti pemerintahan Indonesia telah

lumpuh. Tapi sebaliknya pemerintah Indonesia

masih ada dan TNI masih kuat sehingga dapat

mendukung perjuangan RI di sidang Dewan

Keamanan PBB yang dilaksanakan pada bulan

Maret 1949. Dengan demikian ada beberapa hal

yang ingin dicapai dengan adanya serangan ini

yaitu selain tujuan militer, juga ada tujuan politis

dan tujuan psikologis.

Selain Letkol Soeharto yang menyerang dari

sisi Barat sampai batas Maliobor , serangan itu

juga dilakukan oleh V entje Sumual yang juga

menyerang dari sekotr barat, Mayor Sardjono

menyerang dari sisi timur , Mayor Kusno dari

sisi utara, dan dari dalam kota sendiri serangan

dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan

Masduki.

Gambar 2.1.14

Monumen Serangan Umum 1 Maret

1949, Yogyakarta. Monumen ini didirikan untuk

mengenang Serangan Umum 1 Maret 1945 di mana TNI

berhasil menduduki kota Y ogyakarta selama enam jam.

Sumber:

www

.ariawijay

a.com

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 58

Cyan 58

Serangan itu dilakukan TNI tersebut didahu-

lui dengan menyerang pos-pos yang dibangun

Belanda yang tersebar sepanjang jalur utama

yang menghubungkan kota-kota yang telah di-

kuasai Belanda sebagai akibat serangan dan

sabotase TNI. Untuk menyerang pos-pos Belanda

tersebut TNI melakukan strategi gerilya yang ter-

bukti mampu membuat tentara Belanda kesulit-

an melawan TNI. Puncak serangan itu sendiri

dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 pada

pukul 06.00. Kota Y ogyakarta saat itu berhasil

diduduki oleh TNI selama 6 jam sampai dengan

pukul 12.00, sesuai dengan apa yang telah diren-

canakan sebelumnya. Dengan berhasilnya se-

rangan ini (Serangan Umum 1 Maret) maka moril

TNI semakin meningkat dan mampu mematah-

kan propaganda yang dilakukan Belanda yang

menyatakan bahwa RI dan TNI telah lumpuh.

(

Sumber: http://ariawijaya.com/2008/02/22/

monumen-serangan-umum-1-maret-1949/

Pertanyaan Panduan Diskusi

1. Di mana letak atau lokasi museum Serangan

Umum 1 Maret 1949?

2. Mengapa museum ini didirikan?

3. Menurut artikel ini, apa makna Serangan

Umum 1 Maret 1949 bagi perjuangan memer-

tahankan kemerdekaan RI?

4. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam Serang-

an Umum 1 Maret 1949? Sebutkan juga peran

mereka masing-masing!

5. Apa makna monumen tersebut bagi kita de-

wasa ini?

V. Refleksi

Bagaimana kamu menilai semangat nasional-

isme yang ditunjukkan oleh para pemimpin bang-

sa dalam mempertahankan kemerdekaan? Apa-

kah semangat kebangsaan semacam itu masih ku-

at dirasakan sampai saat ini? Dewasa ini bentuk

perjuangan seperti apa yang dapat memajukan

bangsa dan negara? Sejauh manakah kamu menja-

lankan atau mempraktikkan perjuangan tersebut?

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 59

Cyan 59

Pada

Sub bab 2.2

ini, kita mempelajari berbagai

peristiwa politik dan ekonomi Indonesia setelah

pengakuan kedaulatan RI. Setelah pengakuan

kedaulatan, Indonesia menjadi negara RIS. Negara

RIS tidak berlangsung lama. Indonesia kembali

menjadi negara kesatuan. Untuk membahas berba-

gai peristiwa politik dan ekonomi pascapengakuan

kedaulatan sampai Orde Baru, kita akan membahas

pertama

, Indonesia pada masa demokrasi liberal;

kedua

, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin.

2.2.1 Republik Indonesia

Serikat

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi

Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den

Haag, maka terbentuk lah negara Republik Indo-

nesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari 16 negara bagi-

an. Berikut ini adalah kronologi pembentukan ne-

gara Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 14 Desember 1949 di Jalan Pegang-

saan Timur 56, Jakarta diadakan pertemuan

permusyawaratan federal. Pertemuan dihadiri

wakil-wakil Pemerintah RI dan Pemerintah

Negara dan Daerah yang akan menjadi bagian

dari RIS serta KNIP dan DPR dari negara/dae-

rah bagian. Pertemuan tersebut membicarakan

dan menyetujui naskah Undang-Undang Dasar

Sementara sebagai Konstitusi Republik Indo-

nesia Serikat. Persetujuan tersebut dituangkan

dalam piagam yang ditandatangani wakil RI

dan wakil Negara/Daerah yang akan menjadi

bagian dari RIS.

Berdasarkan konstitusi RIS, negara berbentuk

federasi dan meliputi seluruh daerah Indone-

sia, yaitu:

a. Negara-negara bagian RIS

1. Negara Republik Indonesia, yang meli-

Gambar 2.2.1

Upacara penandatanganan Piagam

Konstitusi RIS di Pegangsaan T imur 56, Jakarta pada

tanggal 14 Desember 1949.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Indonesia Menjadi Anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Diskusikanlah dalam sebuah kelompok kecil!

1. Kapan Indonesia diterima sebagai anggota PBB?

2. Dalam sidang apa Indonesia diputuskan diterima

sebagai anggota PBB?

3. Indonesia diterima sebagai anggota PBB ke bera-

pa?

“Dengan diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB

berarti Indonesia telah dapat duduk sama rendah dan

berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya dan

dapat turut serta memecahkan persoalan-persoalan du-

nia.”

Apa maksud pernyataan itu? Berikan penda-

patmu!

5. Berilah beberapa contoh keterlibatan Indonesia

sebagai anggota PBB dalam memecahkan perso-

alan-persoalan dunia!

6. Adakah manfaatnya bagi Indonesia dengan men-

jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa? Jelas-

kan jawabanmu!

alam sidangnya pada tanggal 20 Septem-

ber 1950, Majelis Umum PBB dengan suara

bulat menerima Indonesia menjadi anggota

PBB yang ke-60. Pada tanggal 28 September diada-

kan upacara pengibaran bendera Merah Putih di

Markas Besar PBB di samping bendera-bendera dari

59 negara anggota lainnya.

Setelah resmi menjadi anggota, maka Indonesia

segera mengirimkan delegasinya untuk mengikuti

Sidang Umum PBB. Dengan diterimanya Indonesia

menjadi anggota PBB berarti Indonesia telah dapat

duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan

bangsa-bangsa lainnya dan dapat turut serta meme-

cahkan persoalan-persoalan dunia.

(Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964)

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 60

Cyan 60

puti daerah menurut

status quo

seperti

dimaksud dalam perjanjian Renville;

2. Negara Indonesia Timur;

3. Negara Pasundan, termasuk Distrik Fe-

deral Jakarta;

4. Negara Jawa Timur;

5. Negara Madura;

6. Negara Sumatera Timur, termasuk da-

erah

status quo

Asahan Selatan dan La-

buhan Batu; dan

7. Negara Sumatera Selatan.

b. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sen-

diri, seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung,

Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat,

Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan

Tenggara dan Kalimantan Timur.

c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang

bukan daerah-daerah bagian.

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan si-

dang pemilihan presiden RIS oleh Dewan Pemi-

lihan Presiden RIS.

Pada tanggal 16 Desember 1949, Soekarno ter-

pilih sebagai Presiden RIS.

Tanggal 17 Desember 1949, Soekarno dilantik

sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat.

Mohammad Hatta (Wakil Presiden RI) diangkat

sebagai Perdana Menteri RIS. Kabinet dan Per-

dana Menteri dilantik pada tanggal 20 Desem-

ber 1949.

Dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden

RIS,

Mr. Asaat

(ketua KNIP) ditunjuk sebagai

Pemangku Jabatan

(Acting)

Presiden Republik

Indonesia. Pelantikan dan serah terima jabatan

dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949.

Dalam waktu 1 tahun kabinet yang dipimpin

Hatta harus memecahkan banyak masalah yang

dihadapi negara yang baru merdeka ini. Beberapa

tindakan pemerintah kabinet Hatta adalah:

Dalam bidang ekonomi

ditandai o

leh adany

a inflasi

dan defisit anggaran belanja pemerintah. Untuk

mengatasi inflasi, pemerintah melakukan peng-

guntingan uang

(sanering)

. Kebijakan ini dida-

sarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RIS

Nomor PU I, Tanggal 19 Maret 1950. Berdasarkan

peraturan tersebut uang kertas Rp 5,00 ke atas

dinyatakan hanya bernilai separuh. Sebagai tin-

dak lanjut pengguntingan uang tersebut dikelu-

arkan uang kertas baru berdasarkan Undang-

undang Darurat Nomor 21 Tahun 1959 Tentang

Pengeluaran Uang Kertas Baru.

Di samping soal keuangan itu, ekonomi juga

dapat diperbaiki. Dengan meletusnya perang

Korea, perdagangan luar negeri meningkat. De-

ngan demikian, ekspor Indonesia meningkat

dan pendapatan negara juga bertambah.

Dalam bidang politik luar negeri

, kabinet Hatta men-

jalankan politik luar negeri yang bebas - aktif.

Hubungan dengan negeri Belanda diusahakan

untuk menjadi lebih baik dengan harapan Be-

landa akan menyerahkan Irian Barat. Oleh kare-

na itu, pada bulan April 1950 dilangsungkan

Konferensi Tingkat Menteri I antara Indonesia

dan Belanda di Jakarta. Perundingan dilanjut-

kan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den

Haag pada tanggal 4 Desember 1950.

Kabinet RIS di bawah pimpinan Hatta meme-

rintah sampai tanggal 17 Agustus 1950. Negara RIS

tidak sampai mencapai usia 1 tahun.

2.2.2 Kembali ke Negara

Kesatuan Republik

Indonesia

Usaha-usaha untuk kembali ke negara kesatuan

dilancarkan di mana-mana. Di berbagai daerah

timbul gerakan rakyat menuntut pembubaran ne-

gara-negara bagian. Rakyat menghendaki kembali

bergabung dengan Republik Indonesia di Yogya-

karta.

Pasal 43 dan 44 dari Konstitusi RIS memungkin-

kan dilaksanakannya penggabungan daerah yang

satu dengan daerah yang lain, maupun negara yang

satu dengan negara yang lain. Sy

arat penggabung-

an adalah dikehendaki oleh rakyatnya dan diatur

dengan Undang-Undang Federal.

Pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS me-

nerbitkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun

1950. Undang-Undang tersebut berisi tentang Tata

Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Berda-

sarkan Undang-undang tersebut, beberapa negara

bagian menggabungkan diri dengan Republik In-

donesia di Yogyakarta. Pada tanggal 5 April 1950,

RIS hanya tinggal tiga negara bagian. Ketiga negara

bagian itu adalah Republik Indonesia, Negara Su-

matera Timur, dan Negara Indonesia Timur.

Keinginan rakyat di negara-negara bagian un-

tuk bergabung dengan Republik Indonesia semakin

kuat. Oleh karena itu, pemerintah RI menganjurkan

pemerintah RIS agar mengadakan perundingan

dengan Negara Sumatera Timur dan Negara Indo-

nesia Timur untuk membicarakan pembentukan

kembali negara kesatuan.

Pada bulan Mei 1950, di-

langsungkan perundingan antara RIS dan RI. Perun-

dingan membahas tentang pembentukan negara

kesatuan.

Pada tanggal 19 Mei 1950, tercapai persetujuan

antara kedua pemerintah. Persetujuan itu dituang-

kan dalam suatu “Piagam Persetujuan”. Pada da-

sarnya pemerintah RI dan RIS sepakat untuk mem-

bentuk negara kesatuan. Kemudian, pemerintah

RIS dan RI membentuk sebuah panitia bersama

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 61

Cyan 61

yang diberi tugas untuk melaksanakan Piagam

Persetujuan 19 Mei 1950 tersebut. Panitia bersama

ini secara khusus bertugas menyusun Rancangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, parlemen dan

senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-

Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Repu-

blik Indonesia. Badan pekerja KNIP di Yogyakarta

sudah menyetujui Rancangan UUDS tersebut pada

tanggal 12 Agustus 1950.

Dalam rapat parlemen dan senat RIS pada tang-

gal 15 Agustus 1950, Presiden RIS (Soekarno) mem-

bacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pada hari itu juga, Presiden

Soekarno menerima kembali jabatan Presiden Re-

publik Indonesia dari Mr. Asaat (pemangku jabatan

sementara Presiden Republik Indonesia). Dengan

demikian berakhirlah Negara Indonesia Serikat.

Negara kesatuan yang dicita-citakan bangsa Indo-

nesia dan yang diproklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945 kembali terwujud.

Dalam praktiknya, RIS hanya berumur delapan

bulan. Konstitusi RIS diganti dengan Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUDS

ini berlaku sampai Dekrit Presiden tahun 1959. De-

ngan terbentuknya NKRI terwujudlah cita-cita Pro-

klamasi 17 Agustus 1945, yaitu mendirikan negara

kesatuan.

2.2.3 Masa Demokrasi

Liberal

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pa-

da tahun 1950, Indonesia menganut sistem peme-

rintahan parlementer dengan kabinet ministerial.

Pemerintahan parlementer ini mewarnai kehidup-

an demokrasi liberal dari tahun 1950 - 1959. Selain

itu, Undang-Undang Dasar RIS diganti dengan

Undang-Undang Dasar Sementara1950 (UUDS).

A. Peristiwa politik

a.a.

Ketidakstabilan politik

Pada masa pemerintahan demokrasi liberal, di

tanah air muncul banyak partai. Partai-partai ter-

sebut antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, PSI, Mur-

ba, PSII, Partindo, Parkindo, dan Partai Katolik.

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi

liberal yang ditandai dengan banyak partai ter-

nyata tidak menguntungkan bangsa Indonesia.

Sistem multi partai tersebut menimbulkan persa-

ingan antargolongan. Persaingan itu menjurus ke

arah pertentangan golongan. Akibatnya, kehidup-

an bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara men-

jadi terganggu. Masing-masing partai hanya mau

mencari kemenangan dan popularitas partai dan

pendukungnnya. Oleh karena itu, sistem multi par-

tai pada waktu itu justru mengakibatkan ketidak-

stabilan politik Indonesia.

Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh ba-

ngunnya kabinet karena antara masing-masing

partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti

dapat dilihat serentetan pergantian kabinet dalam

waktu yang relatif singkat berikut ini.

Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).

Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952).

Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 - Agus-

tus 1955).

Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955

- Maret 1956)

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 -

Maret 1957).

Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959).

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang

relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan peme-

rintahan daerah. Karena pemerintahan pusat si-

buk dengan pergantian kabinet, daerah kurang

mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari da-

erah ke pusat sering tid ak dikabulkan. Situasi

semacam ini menyebabkan kekecewaan dan keti-

dakpuasan daerah terhadap pusat. Situasi ini me-

nyebabkan munculnya gejala

provinsialisme

atau

sifat kedaerahan.

Gejala tersebut dapat mengancam persatuan

dan kesatuan bangsa. Gejala provinsialisme akhir-

nya berkembang ke

separatisme

atau usaha memi-

sahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud

dalam berbagai macam pemberontakan, misalnya

PRRI atau Permesta.

Ketidakstabilan politik pada waktu itu juga di-

sebabkan oleh adanya pertentangan di antara para

politisi dan TNI Angkatan Darat. Hal ini tampak

dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Pada tanggal 17

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Gambar 2.2.2

Mohammad Hatta menyerahkan mandat

sebagai Perdana Menteri RIS kepada Presiden Soekarno di

Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950 setelah Negara

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 62

Cyan 62

Oktober 1952, pimpinan TNI Angkatan Darat dan

Kepala Staf Angkatan Perang menghadap Presiden.

Mereka meminta pemerintah membubarkan parle-

men dan membentuk parlemen baru. Menurut pi-

hak TNI AD, parlemen telah mencoba mencampuri

urusan intern TNI AD.

Bersamaan dengan itu juga terjadi demonstrasi

di luar istana yang menuntut pembubaran parle-

men. Demonstrasi semacam itu tidak hanya terjadi

di Jakarta, tetapi juga di Bandung.

Ketidakstabilan politik dalam negeri sangat

mengganggu kehidupan bidang-bidang ekonomi,

pendidikan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu,

masa pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan kondisi politik yang

stabil dan mantap mutlak diperlukan.

b.b.

Pemilu IPemilu I

Pemilu I

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncana-

kan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak sege-

ra terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu

relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif

untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan de-

mokrasi.

Pemilu I di Indonesia dilaksanakan pada masa

kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu I yang dise-

lenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua ka-

li, yaitu:

tanggal 29 September 1955 untuk memilih ang-

gota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen,

tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih ang-

gota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk

Undang-Undang Dasar).

Secara serentak dan tertib seluruh warga ne-

gara yang mempunyai hak memilih mendatangi

tempat pemungutan suara untuk menentukan pi-

lihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib. Empat

partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pe-

milu pertama adalah: Partai Nasional Indonesia

(PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan Partai

Komunis Indonesia (PKI).

Kabinet yang terbentuk setelah Pemilu I adalah

Kabinet Ali Sastroamijoyo II

(Maret 1956). Kabinet baru

ini mendapat tantangan dari berbagai pihak, mi-

salnya dari PKI dan PSI. Kabinet Ali ini mendapat

kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno. Hal ini

sangat kentara dari pidatonya di depan Parlemen

pada tanggal 26 Maret 1956, yang menyebut kabi-

net ini sebagai titik tolak dari periode

planning

dan

investement

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini pun tidak lama,

kemudian jatuh. Beberapa kesulitan yang dihadapi,

misalnya berkobarnya semangat anti Cina dan

adanya kekacauan di daerah-daerah. Pengganti Ka-

binet Ali adalah

Kabinet Juanda

atau

Kabinet Karya.

Kabinet Juanda pun tidak mampu meredakan

‘suhu’ politik pada masa itu yang semakin mema-

nas. Suhu politik yang terus memanas tersebut an-

tara lain disebabkan oleh perselisihan antarpartai

dan gejolak-gejolak yang terjadi di berbagai daerah.

Situasi politik semakin tidak stabil setelah Konsti-

tuante tidak mampu atau gagal menunaikan tugas

yang diembannya. Konstituante gagal merumus-

kan Undang-Undang Dasar baru.

Menurut Presiden Soekarno, ketidakstabilan

politik dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ne-

gara pada waktu itu disebabkan oleh adanya ba-

nyak partai. Oleh karena itu, demi keselamatan

negara, Presiden Soekarno menga jukan konsepsi

baru, yaitu

demokrasi terpimpin

. Konsepsi ini diajukan

oleh Presiden Soekarno di hadapan para pemimpin

partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka

pada tanggal 21 Februari 1957.

Konsepsi ini mendapat reaksi keras dari ber-

bagai pihak. Akibatnya, muncul berbagai macam

gerakan separatis, misalnya, Dewan Banteng (Su-

matera Tengah), Dewan Garuda (Sumatera Selat-

an), dan Dewan Manguni (Sulawesi Utara).

Gambar 2.2.3

Selain di Jakarta, di Bandung juga terjadi

demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Tampak

rakyat sedang berdemonstrasi pada bulan November 1952.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Gambar 2.2.4

Partai-partai peserta pemilu I

yang diselenggarakan pada tahun 1955.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 63

Cyan 63

Ketidakberhasilan Konstituante dalam menja-

lankan tugasnya mendorong pemerintah untuk se-

gera bertindak agar kekacauan politik dapat segera

diatasi. Presiden Soekarno berpidato di depan kons-

tituante pada tanggal 22 April 1959 yang isinya

menganjurkan untuk kembali kepada Undang-

Undang Dasar 1945. Anjuran ini rupanya meru-

pakan pemenuhan kehendak rakyat, yang telah

disampaikan kepada pemerintah. Anjuran ini ke-

mudian diwujudkan dalam Dekrit Presiden tang-

gal 5 Juli 1959.

c.c.

Politik luar negeri bebas aktif

Sesudah Perang Dunia II, politik dunia ditandai

oleh munculnya dua kekuatan yang saling berten-

tangan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ke-

dua kekuatan itu mempunyai sistem politik dan

bentuk pemerintah yang berbeda. Kedua kekuatan

saling bertentangan dan berlomba menyusun dan

mengembangkan kekuatan secara politis maupun

militer. Situasi pertentangan ini disebut perang di-

ngin. Masing-masing pihak menuntut supaya se-

mua negara di dunia memilih salah satu blok, Blok

Barat atau Blok Timur.

Republik Indonesia bukan penganut politik luar

negeri netral karena menolak untuk mengaitkan

dirinya kepada negara atau kekuatan mana pun.

Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada

kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat

perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan raksasa

dunia yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau

memilih salah satu pihak.

Indonesia menganut “politik bebas aktif ”. Be-

bas berarti Indonesia mengambil jalan sendiri da-

lam menghadapi masalah-masalah internasional.

Dengan aktif dimaksudkan bahwa Indonesia beru-

saha sekuat-kuatnya untuk memelihara perdamai-

an dan meredakan pertentangan-pertentangan.

Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB.

Contoh konkret ditunjukkan oleh Perdana Men-

teri Ali Sastroamidjojo yang memandang perlunya

kerja sama bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Pada

masa demokrasi liberal ini, pemerintah Indonesia

berhasil melaksanakan Konferensi Asia - Afrika di

Bandung pada bulan April 1955. Konferensi Asia

Afrika akan dibahas pada bab 7 buku ini.

d.d.

Berbagai gangguan keamanan dalam negeri

pada masa 1950–1959

Menjelang bergabungnya RIS dan RI menjadi

negara kesatuan, terjadi beberapa pemberontakan

di berbagai daerah. Latar belakang pemberontakan

adalah ketidakpuasan terhadap pembentukan RIS,

reaksi terhadap pembubaran RIS, dan ketegangan

antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberon-

takan tersebut didalangi oleh Belanda dibantu oleh

orang-orang Indonesia yang menjadi kaki tangan

Belanda dan gerombolan tertentu. Mereka ingin

merongrong persatuan dan kesatuan Indonesia.

Gangguan keamanan tersebut terwujud dalam

berbagai macam bentuk aksi atau pemberontakan,

antara lain: APRA, pemberontakan Andi Azis,

RMS, PRRI, dan Permesta.

1. Pemberontakan APRA

Pembentukan APRIS menimbulkan ketegangan

yang berujung pada pertumpahan darah. Di ka-

langan TNI ada keengganan untuk bekerja sama

dengan tentara bekas KNIL. Pihak KNIL juga me-

nuntut agar bekas kes atuan KNIL d itetapkan se-

bagai alat negara bagian. Ketegangan itu ditambah

pertentangan politik antara kelompok yang ingin

mempertahankan bentuk negara bagian dan ke-

lompok yang menginginkan negara kesatuan.

Di Bandung, gerakan yang menamakan diri se-

bagai “Angkatan Perang Ratu Adil” memberikan

ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pa-

sundan untuk diakui sebagai Tentara Pasundan.

Mereka juga menolak rencana penggabungan Ne-

gara Pasundan dengan Republik Indonesia. Ultima-

tum itu tidak ditanggapi pemerintah RIS.

Gambar 2.2.5

Pasukan APRA pimpinan Westerling pada

tanggal 23 Januari 1950 menyerang kota Bandung.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Pada pagi hari tanggal 23 Januari 1950, gerom-

bolan APRA menyerang kota Bandung. Pemimpin

gerombolan ini adalah

Kapten Raymond Wester-

ling

. Kapten Westerling ini pada bulan Desember

1946 memimpin pembunuhan massal terhadap

rakyat Sulawesi Selatan. Anggota APRA terdiri dari

bekas KNIL, pasukan payung, dan polisi Belanda.

Mereka membunuh setiap anggota TNI yang mere-

ka temui.

Untuk menghadapi gerombolan APRA, peme-

rintah RIS mengirimkan pasukan dari Jawa Tengah

dan Jawa Timur. Pada tanggal 23 Januari 1950 itu

juga gerombolan APRA mundur dari Bandung. Da-

lam suatu pertempuran di daerah Pacet (24 Januari

1950), pasukan TNI dapat menghancurkan sisa-sisa

gerombolan APRA. Di Bandung diadakan pember-

sihan. Mereka yang terlibat gerakan APRA ditang-

kap, termasuk beberapa tokoh Negara Pasundan.

Westerling sendiri melarikan diri ke Jakarta.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 64

Cyan 64

Di Jakarta, Westerling berencana menangkap

Sri Sultan Hamengkubuwono IX (menteri perta-

hanan), Mr. A. Budiardjo, Kolonel TB. Simatupang.

Rencana itu dapat digagalkan. T ernyata tokoh di

balik rencana itu adalah Sultan Hamid II. Oleh ka-

rena itu, Sultan Hamid II kemudian ditangkap. Se-

mentara itu, Westerling kabur ke luar negeri.

2. Pemberontakan Andi Aziz

Andi Azis

adalah Letnan Ajudan Wali Negara

Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 30 Maret

1950, bersama dengan satu kompi anak buahnya

diterima ke dalam APRIS. Ia diangkat sebagai ko-

mandan kompi dengan pangkat Kapten. Beberapa

hari setelah pelantikan, Andi Azis bersama pasu-

kannya dan didukung Batalyon KNIL yang tidak

masuk APRIS mengadakan pemberontakan.

Latar belakang dari pemberontakan ini adalah

sikap Andi Azis yang menolak masuknya pasukan-

pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Andi

Azis menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL

saja yang bertanggung jawab atas keamanan di

daerah NIT. Ia menentang dan menghalangi masuk-

nya pasukan APRIS dari TNI dari Jawa yang dipim-

Mayor Worang

. Ia juga meny atakan bahwa

Negara Indonesia Timur harus tetap dipertahan-

kan.

Bersama pasukan yang dipimpinnya, Andi

Azis menawan Letkol Achmad Yusuf Mokoginta

(Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur) be-

serta seluruh stafnya.

3. Pemberontakan RMS

Mr. Dr. Christian Robert Steven Soumokil

yang

pada waktu itu menjabat sebagai jaksa agung Ne-

gara Indonesia Timur diam-diam pergi ke Ambon

setelah gagal mendalangi pemberontakan Andi

Azis. Di Ambon, ia berhasil mempengaruhi ang-

gota-anggota KNIL untuk membentuk Republik

Maluku Selatan (RMS).

Pada tanggal 25 April 1950 diproklamasikan

berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) lepas

dari Negara Indonesia Timur dan RIS. Soumokil

berhasil memindahkan pasukan KNIL dan pasukan

Baret Hijau yang ikut dalam pemberontakan Andi

Azis ke Ambon. Pasukan inilah yang menjadi tu-

lang punggung RMS.

Pada awalnya, pemerintah ingin menyelesaikan

masalah RMS secara damai. Pemerintah mengirim-

kan misi damai y ang dipimpin Dr. Leimena. Na-

mun, upaya damai ini gagal. Pemerintah kemudian

mengirim pasukan untuk menumpas gerombolan

tersebut pada tanggal 14 Juli 1950. Setelah sekitar

6 bulan, seluruh Maluku T engah dapat direbut.

Akhirnya, anggota gerombolan itu melarikan diri

ke hutan-hutan dan gunung-gunung. Soumokil

sendiri juga melarikan diri.

Pada bulan November 1950, kota Ambon dapat

dikuasai pasukan APRIS. Dalam perebutan ben-

teng Victoria,

Letkol Slamet Riyadi

gugur. Pada

Tanggal 2 Desember 1963, Soumokil tertangkap. Ia

diajukan ke Mahmilub, kemudian dijatuhi hukum-

an mati.

4. Pemberontakan PRRI

Pemberontakan PRRI dan Permesta berhu-

bungan satu sama lain. Pemberontakan PRRI dan

Permesta terjadi di tengah-tengah situasi politik

yang sedang bergolak, pemerintahan yang tidak

stabil, masalah korupsi, perdebatan-perdebatan

dalam konstituante. Penyebab langsung terjadinya

pemberontakan adalah pertentangan antara peme-

rintah pusat dan beberapa daerah mengenai otono-

mi serta perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah. Semakin lama pertentangan itu semakin

meruncing. Sikap tidak puas tersebut didukung

oleh sejumlah panglima angkatan bersenjata.

Pada tanggal 9 Januari 1958, diadakan suatu

pertemuan di Sungai Dareh, Sumatera Barat. Per-

temuan itu dihadiri tokoh-tokoh militer dan sipil.

Tokoh-tokoh militer yang hadir, antara lain: Letkol

Achmad Husein, Letkol Sumual, Kolonel Simbolon,

Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lu-

bis. Tokoh-tokoh sipil yang hadir antara lain: M.

Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan

Sjafruddin Prawiranegara. Dalam pertemuan ter-

sebut dibicarakan masalah pembentukan pemerin-

tah baru dan hal-hal yang berhubungan dengan

pemerintah baru itu.

Gambar 2.2.6

Andi Aziz diadili di pengadilan militer di Yogyakarta.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Atas kejadian tersebut, pemerintah kemudian

memanggil Andi Azis ke Jakarta untuk menyelesai-

kan persoalan yang tengah dihadapi. Akan tetapi,

panggilan tersebut tidak diindahkan Andi Azis.

Tindakan Andi Azis yang tidak segera datang ke

Jakarta sampai batas waktu yang ditentukan di-

anggap sebagai pembangkangan terhadap peme-

rintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengirim

pasukan untuk menangkap Andi Azis. Pasukan itu

dipimpin

Kolonel A.E. Kawilarang

Akhirnya, pada bulan April 1950 Andi Azis

menyerahkan diri kepada pemerintah RIS. Ia dia-

dili di Yogyakarta. Dalam waktu singkat pemberon-

takan ini dapat ditumpas oleh tentara Ind onesia.

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 65

Cyan 65

Pada tanggal 10 Februari 1958 diadakan rapat

raksasa di Padang.

Letkol Achmad Husein

mem-

beri ultimatum kepada pemerintah pusat yang

isinya sebagai berikut.

Dalam waktu 5 x 24 jam Kabinet Djuanda me-

nyerahkan mandat kepada Presiden atau Presi-

den mencabut mandat Kabinet Djuanda.

Meminta Presiden menugaskan Drs. Moh. Hatta

dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk mem-

bentuk kabinet baru.

Meminta kepada Presiden supaya kembali ke-

pada kedudukannya sebagai Presiden konstitu-

sional.

Ultimatum tersebut ditolak. Letkol Achmad

Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan

Djambek, dan Kolonel Simbolon dipecat.

Pada tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein

memproklamirkan berdirinya Pemerintah Revolu-

sioner Republik Indonesia (PRRI). Proklamasi itu

diikuti dengan pembentukan kabinet. Kabinet itu

dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai

Perdana Menteri. Pusat PRRI berkedudukan di Pa-

dang. Dengan proklamasi itu, PRRI memisahkan

diri dari pemerintah pusat. Proklamasi PRRI diiku-

ti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

5. Pemberontakan Permesta

Para tokoh militer di Sulawesi mendukung PRRI

di Sumatera. Pada tanggal 17 Februari 1958,

Letkol

D.J. Somba

(Komandan Daerah Militer Su lawesi

Utara dan Tengah) memutuskan hubungan dengan

pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Para to-

koh militer di Sulawesi memproklamasikan Pia-

gam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).

Pelopor Permesta adalah

Letkol Vence Sumual

Pemberontak Permesta menguasai daerah Sulawesi

Tengah dan Sulawesi Utara.

Untuk menghancurkan gerakan ini pemerintah

membentuk

Komando Operasi Merdeka.

Misi ini dipim-

pin oleh

Letkol Rukminto Hendraningrat

. Pada

bulan April 1958, Operasi Merdeka segera dilancar-

kan ke Sulawesi Utara. Ternyata dalam petualang-

annya, Permesta mendapat bantuan dari pihak

asing. Hal ini terbukti saat ditembak jatuhnya se-

buah pesawat pada tanggal 18 Mei 1958 di atas

Ambon. Ternyata pesawat itu dikemudikan

A. L.

Pope

seorang warga negara Amerika Serikat.

Di bulan Agustus 1958 pemberontakan Per-

mesta dapat dilumpuhkan walaupun sisa-sisanya

masih ada sampai tahun 1961. Pemerintah membe-

ri kesempatan kepada pengikut PRRI/Permesta

untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

e.e.

Kemacetan konstituante

Pemilu I ini mengantar terbentuknya Dewan

Konstituante. Selama k

urun waktu

1956-1959

Dewan Kons

tituante belum berhasil merumuskan

Undang-Undang Dasar yang baru. Situasi politik

Indonesia dalam rentang waktu tersebut semakin

tidak menentu. Partai-partai pemenang pemilu

tahun 1955 tidak mampu menyelesaikan persoalan-

persoalan politik dalam negeri yang semakin

memanas.

Kehidupan politik semakin memburuk dengan

munculnya gejala separatisme. Di daerah-daerah

muncul sistem pemerintahan sendiri yang tidak

mengakui pemerintah pusat, misalnya PRRI dan

Permesta.

Ketidakberhasilan Konstituante menyusun un-

dang-undang dasar baru dan kehidupan politik

yang tidak stabil menimbulkan ‘frustrasi’ bagi ma-

syarakat Indonesia. Dalam situasi semacam ini, rak-

yat berharap pemerintah meninjau kembali cara

kerja Dewan Konstituante. Rakyat menginginkan

adanya keputusan yang bijaksana dan tepat, se-

hingga kemacetan dalam sidang dapat teratasi.

Di tengah-tengah frustrasi nasional yang terus

meningkat itu, pada tanggal 22 April 1959,

Presi-

den Soekarno

berpidato di depan sidang Konstitu-

ante. Presiden Soekarno antara lain menganjurkan

agar dalam rangka demokrasi terpimpin, Konstitu-

ante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik

Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan si-

dang untuk membahas usulan tersebut.

Gambar 2.2.7

Kolonel Akhmad Yani mengadakan inspeksi

setelah kota Bukittinggi diduduki kembali oleh APRI.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Untuk mengatasi gerakan ini, TNI melancarkan

operasi gabungan AD, AL, dan AU dikenal dengan

nama

Operasi 17 Agustus.

Operasi ini dipimpin oleh

Kolonel Akhmad Yani

. Di Sumatera Utara,

Operasi

Sapta Marga

dilaksanakan di bawah pimpinan

Bri-

gadir Jenderal Jatikusumo

. Di Sumatera Selatan,

Operasi Sadar

dipimpin

Letnan Kolonel Dr. Ibnu

Sutowo

. Tujuan operasi militer ini adalah meng-

hancurkan kekuatan pemberontak dan mencegah

campur tangan asing.

Berangsur-angsur wilayah pemberontak dapat

dikuasai. Pada tanggal 29 Mei

1958, Achmad Husein

dan pasukannya secara resmi menyerah. Penye-

rahan diri itu disusul para tokoh PRRI lainnya.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 66

Cyan 66

Gambar 2.2.8

Suasana setelah pemungutan suara terakhir pada tanggal 2 Juni 1959. Keesokan harinya Konstituante

mengadakan reses, yang ternyata untuk selamanya.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 1

Pada tanggal 29 Mei 1959 diadakan pemungut-

an suara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Ba-

nyak anggota Dewan Konstituante yang tidak ha-

dir. Kemudian diadakan pemungutan suara y ang

kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara

kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demi-

kian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante.

Kegagalan yang kedua ini tidak ditanggapi de-

ngan pemungutan suara yang ketiga. Akan tetapi,

para anggota dewan mengadakan

reses

atau istira-

hat bersidang mulai tanggal 3 Juni 1959. Ternyata

reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi

untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante

membu-barkan diri.

f.f.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat mem-

bahayakan negara,

Letjen A. H Nasution

, selaku

Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larang-

an bagi semua kegiatan politik terhitung sejak

tanggal 3 Juni 1959. Partai Nasional Indonesia me-

lalui ketuanya,

Soewirjo

, mengirim surat kepada

Presiden Soekarno, yang waktu itu berada di Jepang.

Surat itu berisi anjuran agar presiden mendekritkan

kembali berlakunya UUD 1945 dan membubarkan

Konstituante. Partai Komunis Indonesia melalui ke-

tuanya,

Aidit

, memerintahkan segenap anggotanya

untuk tidak menghadiri sidang-sidang, kecuali si-

dang Konstituante.

Kehidupan politik semakin buruk dan mengan-

cam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-

daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan.

Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak

mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan

TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang

melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit

Presiden untuk kembali ke UUD 1945.

Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden

adalah sebagai berikut.

Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak

memperoleh keputusan dari Konstituante.

Konstituante tidak mungkin lagi menyelesai-

kan tugasnya karena sebagian besar anggota-

nya telah menolak menghadiri sidang.

Kemelut dalam Konstituante membahayakan

persatuan, mengancam keselamatan negara,

dan merintangi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tang-

gal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit).

Keputusan itu dikenal dengan nama “Dekrit Presi-

den 5 Juli 1959”. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut.

Pembubaran Konstituante.

Berlakunya UUD 1945.

Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rak-

yat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbang-

an Agung Sementara (DPAS).

Secara lengkap bunyi De krit Presiden 5 Ju li

1959 sebagai berikut.

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 67

Cyan 67

DEKRIT KEMBALI KEPADA UUD 1945

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada se-

genap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk

tidak menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara,

Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh

satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah

merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG:

Menetapkan pembubaran Konstituante:

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan

Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1959

Atas nama rakyat Ind onesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Sumber:

Dikutip dari 30 Tahun Indonesia Merdeka

B. Keadaan ekonomi

Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi

liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Ang-

garan pemerintah mengalami defisit. Defisit itu di-

sebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut ini.

Pengeluaran pemerintah yang semakin me-

ningkat karena tidak stabilnya situasi politik.

Pemerintah tidak berhasil meningkatkan pro-

duksi dengan menggunakan sumber-sumber

yang masih ada.

Politik keuangan dirancang di Belanda sebagai

akibat dari politik kolonial Belanda. Kita tidak

diwarisi ahli-ahli ekonomi yang cukup.

Keadaan ekonomi pada masa liberal ditand ai

oleh lemah atau rendahnya partisipasi kelas pe-

ngusaha dalam sektor perdagangan. Para pengu-

saha Indonesia tidak bisa mengambil bagian secara

aktif dalam sektor perdagangan karena tidak memi-

liki modal yang cukup.

Dr. Sumitro Djojohadiku-

sumo

mencermati hal ini, dan memandang perlu

untuk memperkuat kelas pengusaha ini. Beliau ber-

pendapat bahwa perdagangan dan perekonomian

Indonesia harus segera ditingkatkan dengan mem-

perkuat kelas pengusaha. Dia mengusulkan kepada

pemerintah supaya membantu dan membimbing

para pengusaha secara konkret dengan memberi

mereka kredit. Dr. Sumitro yakin, pemberian kredit

atau modal akan memacu perkembangan perda-

gangan dan ekonomi nasional, dan dengan demi-

kian memajukan perekonomian nasional itu sendiri

(Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho

Notosusanto.

Sejarah Nasional Indonesia VI

, 1992: 240-

241).

Pada masa

Kabinet Natsir

(September 1950 - April

1951) gagasan Sumitro tersebut dilaksanakan. Pro-

gram itu terkenal dengan sebutan Program Benteng.

Selama tiga tahun (1950 - 1953) , lebih kurang 700

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 68

Cyan 68

perusahaan bangsa Indonesia mendapat kredit

bantuan dari Program Benteng. Program ini pada

dasarnya ditujukan untuk melindungi usaha-

usaha pribumi. Namun, tujuan dalam program ini

tidak tercapai. Para pengusaha Indonesia lamban

menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgu-

nakan bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah

juga melaksanakan program industrialisasi. Pro-

gram ini dikenal sebagai “Rencana Sumitro”. Sa-

saran rencana Sumitro ditekankan terutama pada

pembangunan industri dasar. Misalnya, pendirian

pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan

lain-lain. Kebijakan ini diikuti dengan usaha pe-

ningkatan produksi pangan, perbaikan prasarana,

dan penanaman modal asing.

Pada masa Kabinet Sukiman (April 1951 - Fe-

bruari 1952), pemerintah berusaha membatasi kri-

sis moneter. Krisis moneter yang dihadapi adalah

defisit anggaran belanja tahun 1952 sebanyak 3 mil-

yar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun

sebelumnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang

ekonomi yang dilakukan antara lain:

menasionalisasi

De Javasche Bank

menurunkan biaya ekspor dan melakukan

penghematan, dan

melanjutkan program Benteng dengan membe-

rikan bantuan pinjaman kepada para pengusa-

ha nasional golongan ekonomi lemah.

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( Juli

1953–Agustus 1955), ada beberapa kebijakan yang

diusahakan dalam bidang ekonomi.

Mr Iskak Tjokrohadisurjo (menteri perekonomi-

an) melaksanakan kebijakan Indonesianisasi.

Pemerintah berusaha mendorong tumbuh dan

berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta

nasional pribumi untuk merombak ekonomi

kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah-

langkah yang diambil antara lain:

mewajibkan perusahaan-perusahaan asing

memberikan pelatihan dan tanggung jawab

kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia un-

tuk menduduki jabatan-jabatan staf,

mendirikan perusahaan-perusahaan nega-

ra,

menyediakan kredit dan lisensi bagi usa-

ha-usaha swasta nasional, dan

memberikan perlindungan bagi pengusaha

swasta nasional agar mampu bersaing de-

ngan perusahaan-perusahaan asing yang

ada.

Membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini

bertugas merancang pembangunan jangka

panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang

kemudian diangkat sebagai Menteri Perancang

Nasional.

Pada bulan Mei 1956, Biro Perancang Negara

menghasilkan Rancangan Pembangunan Lima Ta-

hun (1956–1961). Rencana Undang-Undang ten-

tang Rencana Pemba ngunan ini disetujui DPR.

Karena situasi politik dan ekonomi, Rencana Pem-

bangunan Lima Tahun ini tidak dapat dilaksana-

kan. Faktor-faktor yang memberatkan pelaksanaan

Rencana Pembangunan Lima Tahun antara lain:

Rendahnya pendapatan negara karena mero-

sotnya harga ekspor bahan mentah.

Perjuangan pembebasan Irian Jaya yang men-

dorong pemerintah untuk melaksanakan na-

sionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di

Indonesia.

Ketegangan yang terjadi antara pusat dan dae-

rah.

Dewan-dewan yang terbentuk di beberapa da-

erah di luar Jawa mengambil kebijakan sendiri

dalam hal ekonomi dengan melakukan perda-

gangan barter langsung ke luar negeri.

Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk

membiayai operasi penumpasan pemberon-

takan-pemberontakan di berbagai daerah.

2.2.4 Masa Demokrasi

Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan

dari berbagai pihak. Kepala Staf Angkatan Darat

mengeluarkan perintah harian bagi seluruh anggo-

ta TNI untuk melaksanakan dan mengumumkan

dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan

dekrit tersebut. DPR hasil pemilu pertama, pada

tanggal 22 Juli 1959 menyatakan kesediaan untuk

bekerja berdasarkan UUD 1945.

Negara Indonesia kembali kepada UUD 1945

dengan beberapa alasan sebagai berikut.

UUD 1945 tidak mengenal bentuk negara se-

rikat dan hanya mengenal bentuk negara ke-

satuan sesuai dengan semboyan “Bhinneka

Tunggal Ika”.

UUD 1945 tidak mengenal

dualisme

kepemim-

pinan (dua pimpinan) antara pimpinan peme-

rintah (perdana menteri) dan pimpinan negara

(presiden).

UUD 1945 mencegah timbulnya liberalisme,

baik dalam politik maupun ekonomi dan juga

mencegah timbulnya kediktatoran.

UUD 1945 menjamin adanya pemerintahan

yang stabil.

UUD 1945 menjadikan Pancasila sebagai falsa-

fah hidup bangsa Indonesia dan dasar negara.

Bagaimana situasi politik dan ekonomi setelah

5 Juli 1959?

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 69

Cyan 69

A. Situasi politik

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden

Soekarno melakukan tindakan politik untuk mem-

bentuk alat-alat negara sebagaimana diamanatkan

dalam UUD 1945. Selain itu, Presiden Soekarno mu-

lai mencetuskan demokrasi terpimpin.

a.a.

Pembentukan alat-alat negara

1. Pembentukan Kabinet Kerja

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang

Dasar 1945, mulai tanggal 10 Juli 1959 Kab inet

Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan. Kemudian

dibentuk kabinet baru. Dalam kabinet baru ini, Pre-

siden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri.

Sementara itu, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri

Pertama. Kabinet baru ini diberi nama Kabinet

Karya. Program Kabinet Kerja ada tiga, yaitu: kea-

manan dalam negeri, pembebasan Irian Jaya, dan

sandang dan pangan.

2. Pembentukan MPRS

Dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 ditegaskan

bahwa pembentukan MPRS akan diselenggarakan

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anggota

MPRS terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah

dengan utusan daerah-daerah dan golongan. Oleh

karena itu, pembentukan majelis merupakan pe-

menuhan dekrit tersebut.

MPRS merupakan pengganti Dewan Konstitu-

ante yang telah bubar. Anggota-anggota MPRS di-

tunjuk dan diangkat oleh Presiden. MPRS dibentuk

berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959.

Anggota MPRS harus memenuhi syarat, antara la-

in: setuju kembali kepada UUD 1945, setia kepada

perjuangan RI, dan setuju dengan Manifesto Politik.

Keanggotaan MPRS menurut Penpres No. 2 Ta-

hun 1959 terdiri atas: 261 orang anggota DPR; 94

orang utusan daerah; dan 200 orang golongan kar-

ya. Sedangkan tugas MPRS adalah menetapkan Ga-

ris-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

3. Pembentukan DPAS

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959.

DPAS ini bertugas memberi jaw aban atas perta-

nyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepa-

da pemerintah. DPAS diketuai oleh Presiden dan

beranggotakan 45 orang, terdiri atas: 12 orang wakil

golongan politik, 8 orang utusan atau wakil daerah,

24 orang wakil dari golongan karya dan 1 orang

wakil ketua.

4. DPR hasil pemilu 1955 tetap

DPR hasil Pemilu I tahun 1955 yang dibentuk

berdasarkan UU No. 7 tahun 1953 tetap menjalan-

kan tugasnya berdasarkan UUD 1945. DPR tersebut

harus menyetujui perubahan-perubahan yang di-

lakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru

tersusun.

b.b.

Menegakkan demokrasi terpimpin

1. Penetapan Manipol sebagai GBHN

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekar-

no berpidato. Pidatonya diberi judul “Penemuan

Kembali Revolusi Kita”. Pidato tersebut merupa-

kan penjelasan dan pertanggungjawaban atas De-

krit 5 Juli 1959 dan merupakan kebijakan Presiden

Soekarno pada umumnya dalam mencanangkan

sistem demokrasi terpimpin. Pidato ini kemudian

dikenal dengan sebutan “Manifesto Politik Repu-

blik Indonesia” (Manipol).

DPAS dalam sidangnya pada bulan September

1959 mengusulkan kepada pemerintah agar pidato

Presiden Soekarno yang berjudul “Penemuan Kem-

bali Revolusi Kita” dijadikan Garis-garis Besar Ha-

luan Negara dan dinamakan “Manifesto Politik

Republik Indonesia (Manipol)”.

Gambar 2.2.9

Presiden Soekarno sedang berpidato pada

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI pada tanggal 17

Agustus 1959. Pidato ini kemudian dikenal sebagai

Manifesto Politik Republik Indonesia dan ditetapkan

sebagai GBHN.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Presiden Soekarno menerima baik usulan ter-

sebut. Pada sidangnya tahun 1960, MPRS dengan

ketetapan MPRS No. 1/MPRS/1960 menetapkan Ma-

nifesto Politik menjadi Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN). Ketetapan tersebut juga memutus-

kan bahwa pidato Presiden Soekarno pada tanggal

7 Agustus 1960, yang berjudul “Jalannya Revolusi

Kita” dan pidato di depan sidang Umum PBB yang

berjudul “Membangun Dunia Kembali” (

To Build

the World a New)

merupakan Pedoman-pedoman Pe-

laksanaan Manifesto Politik. Dalam pidato pembu-

kaan Kongres Pemuda di Bandung pada bulan Fe-

bruari 1960, Presiden Soekarno menyatakan bahwa

intisari Manipol ada lima. Lima intisari itu adalah

UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi T er-

pimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian In-

donesia (USDEK).

2. Pembentukan DPR-GR

Pada tanggal 5 Maret 1960 DPR hasil Pemilu I

tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno, ka-

rena menolak Rencana Anggaran Belanja Negara

yang diajukan oleh pemerintah. Tidak lama kemu-

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 70

Cyan 70

dian Presiden berhasil menyusun daftar anggota

DPR. DPR yang baru dibentuk tersebut dinamakan

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-

GR). Seluruh DPR-GR ditunjuk oleh Presiden me-

wakili golongan masing-masing. Anggota DPR-GR

dilantik pada tanggal 25 Juni 1960. Dalam upacara

pelantikan tersebut, Presiden Soekarno menyata-

kan bahwa tugas DPR-GR adalah melaksanakan

Manipol, merealisasikan amanat penderitaan rak-

yat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin.

Pada upacara pelantikan wakil-wakil ketua

DPR-GR tanggal 5 Januari 1961, Presiden Soekarno

menjelaskan kedudukan DPR-GR. DPR-GR adalah

pembantu presiden/mandataris MPRS dan membe-

ri sumbangan tenaga kepada Presiden untuk me-

laksanakan segala sesuatu yang ditetapkan MPRS.

rena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditang-

guhkan. Alasannya adalah sebagai berikut.

Perubahan perimbangan perwakilan golong-

an-golongan dalam DPR-GR memperkuat pe-

ngaruh dan kedudukan suatu golongan tertentu

yang mengakibatkan kegelisahan-kegelisahan

dalam masyarakat dan memungkinkan terja-

dinya hal-hal yang tidak diinginkan.

DPR yang demikian, pada hakikatnya adalah

DPR yang hanya mengiyakan saja, sehingga ti-

dak dapat menjadi soko guru negara hukum

dan demokrasi yang sehat.

Pembaruan dengan cara pengangkatan seba-

gaimana yang dipersiapkan itu adalah ber-

tentangan dengan asas-asas demokrasi yang

dijamin oleh undang-undang.

Tokoh-tokoh lain yang tidak menjadi anggota

Liga Demokrasi juga menyatakan keberatan ter-

hadap pembubaran DPR hasil Pemilu tahun 1955.

Misalnya,

Mr. Sartono

dan

Mr. Iskaq Cokrohadi-

suryo

(teman lama Presiden Soekarno dalam PNI).

Di samping itu, juga muncul reaksi keras dari Mas-

yumi dan PRI.

Sutomo

(Bung Tomo) dari Partai

Rakyat Indonesia (PRI) lewat pengaduannya yang

disampaikan pada tanggal 22 Juni 1960 dengan te-

gas menyatakan bahwa kabinet yang dipimpin

Soekarno melakukan pelanggaran terhadap UUD

1945. Pelanggaran yang dilakukan adalah membu-

barkan Parlemen Republik Indonesia hasil pilihan

rakyat. Menurut Sutomo, tindakan pembubaran

parlemen hasil pilihan rakyat merupakan tindakan

yang sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-

wenang karena:

ada paksaan untuk menerima Manipol tanpa

diberi waktu terlebih dulu untuk mempela-

jarinya;

ada paksaan untuk bekerja sama antara golong-

an nasionalis, agama, dan komunis.

Reaksi-reaksi yang dilancarkan beberapa par-

tai tersebut ditanggapi Presiden Soekarno dengan

rencana membubarkan partai-partai tersebut.

Rencana pembubaran partai-partai ditentang oleh

PNI dan PKI sehingga Presiden Soekarno tidak jadi

membubarkannya.

Partai PNI dan PKI merupakan partai yang de-

kat dengan Presiden, maka suaranya didengarkan.

Sedangkan Partai Masyumi dan PSI yang terlibat

pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan pada

tanggal 17 Agustus 1960 oleh Presiden Soekarno.

4. Kedudukan PKI semakin kuat

Di antara partai-partai yang ada, PKI merupa-

kan partai yang menempati kedudukan istimewa

di dalam sistem Demokrasi T erpimpin. Di bawah

pimpinan

D. N. Aidit

, dengan tegas PKI mendukung

konsepsi Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno

yang berporoskan pada Nasakom. PKI berhasil

Gambar 2.2.10

Pelantikan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Gotong Royong oleh Presiden Soekarno pada

tanggal 25 Juni 1960.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

DPR-GR ternyata tidak dapat menjalankan

fungsi sebagaimana tuntutan UUD 1945 karena

anggotanya ditunjuk Presiden Soekarno. Mereka

selalu tunduk terhadap keputusan Soekarno. DPR

yang menurut UUD 1945 seharusnya sejajar de-

ngan Presiden pada kenyataannya berada di ba-

wah presiden. Bahkan, ketua DPR-GR berasal dari

menteri yang menjadi bawahan Presiden.

3. Reaksi terhadap pembubaran DPR hasil Pemilu

1955

Tindakan pembubaran DPR hasil Pemilu terse-

but mendapat reaksi keras dari partai-partai. Pada

bulan Maret tahun 1960, beberapa partai mendi-

rikan Liga Demokrasi. Liga Demokrasi diketuai oleh

Imron Rosyadi

dari NU. Anggota Liga Demokrasi

terdiri dari beberapa tokoh partai politik seperti

Masyumi, Parkindo, Partai Katolik, Liga Muslimin,

PSI, dan IPKI. Mereka menyatakan bahwa kebijak-

sanaan Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu

I serta pembentukan DPR-GR merupakan tindakan

yang tidak tepat.

Liga Demokrasi mengusulkan agar dibentuk

DPR yang demokratis dan konstitusional. Oleh ka-

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 71

Cyan 71

meyakinkan Presiden Soekarno bahwa tanpa PKI,

Presiden Soekarno akan lemah terhadap PNI. Ikut

sertanya PKI dalam kehidupan politik Indonesia

berarti menduakan Pancasila dengan suatu ideo-

logi yang bertentangan. Letak pertentangannya

adalah sebagai berikut.

Pancasila berlandaskan Ketuhanan Yang Maha

Esa, sedangkan PKI cenderung ateis.

Pancasila berasaskan Persatuan Indonesia, se-

dangkan PKI berdasarkan internasionalisme.

Pancasila berasaskan kerakyatan yang di-

pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-

musyawaratan perwakilan, sedangkan komu-

nisme berlandaskan pertentangan antarkelas.

Dengan cara mendekati Presiden Soekarno, ke-

dudukan PKI semakin kuat. Manipol harus dipe-

gang teguh sebagai satu-satunya ajaran Revolus i

Indonesia sehingga kedudukan Pancasila digeser

oleh Manipol. Secara tegas, D.N. Aidit menyatakan

bahwa Pancasila hanya dibutuhkan sebagai alat

pemersatu. Kalau rakyat Indonesia sudah bersatu,

Pancasila tidak diperlukan lagi. Keadaan semacam

ini menggelisahkan berbagai kalangan yang sepe-

nuhnya meyakini Pancasila sebagai dasar negara

dan pandangan hidup.

Sekelompok wartawan yang mempunyai keya-

kinan kuat terhadap Pancasila membentuk

Badan

Pendukung Soekarnoisme

(BPS) dengan harapan agar

Presiden Soekarno berpaling dari PKI dan menem-

patkan diri di pihak pembela Pancasila. Dukungan

ini tidak diterima oleh Presiden Soekarno. Justru

BPS dilarang kehadirannya. Di antara partai-par-

tai yang masih berani meneror mental PKI adalah

Partai Murba

. Akan tetapi, akhirnya PKI berhasil

mempengaruhi Presiden Soekarno untuk membu-

barkan Partai Murba. PKI juga berhasil menyusup

ke dalam tubuh partai-partai dan beberapa organi-

sasi lain yang ada pada waktu itu. Penyusupan

PKI itu mengakibatkan pecahnya PNI menjadi dua.

PNI pimpinan

Ali Satroamijoyo

disusupi tokoh PKI

Ir. Surachman

sehingga haluannya menjadi sejajar

dengan PKI. Sedangkan, tokoh-tokoh marhaenis se-

jati malah dikeluarkan dengan dalih mereka adalah

marhaenis gadungan. Mereka ini kemudian mem-

bentuk kepengurusan sendiri di bawah pimpinan

Osa Maliki

dan

Usep Ranawijaya

. Kemudian dike-

nal sebagai

PNI Osa-Usep

Satu-satunya kekuatan sosial politik terorgani-

sasi yang mampu menghalangi PKI dalam usaha-

nya merobohkan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila adalah TNI. Oleh karena itu, PKI memu-

satkan perhatiannya kepada TNI dari dalam. PKI

membina kader-kader dan simpatisan-simpatisan

di kalangan anggota TNI dengan cara menjelek-

jelekkan nama pimpinan TNI yang gigih membela

Pancasila.

Daerah-daerah, terutama yang banyak kader

PKI-nya melancarkan aksi sepihak. Barisan T ani

Indonesia (BTI) sebagai ormas PKI diperintahkan

mengambil begitu saja tanah-tanah orang lain un-

tuk kemudian dibagi-bagikan kepada anggotanya.

Tindakan PKI ini tampaknya merupakan ujian bagi

TNI yang berhadapan dengan massa. Di berbagai

tempat terjadi pengeroyokan terhadap anggota

TNI oleh massa PKI, misalnya di Boyolali. Tindakan

PKI yang menelan banyak korban jiwa dan harta

ini sementara masih ‘didiamkan’ oleh pemerintah.

Karena merasa menang, PKI lebih meningkat-

kan aksinya. PKI menyarankan kepada Presiden

Soekarno untuk membentuk Angkatan ke-5. Seba-

gian anggota angkatan ke-5 akan diambil dari PKI

yang telah menjadi sukarelawan Dwikora. Usaha

pembentukan Angkatan ke-5 ini sampai akhir ma-

sa demokrasi terpimpin dapat digagalkan oleh TNI,

khususnya Angkatan Darat. Di samping itu, PKI

juga menuntut dibentuknya Kabinet Nasakom

yang harus mempunyai menteri-menteri dari PKI.

Tuntutan ini sebagian dikabulkan oleh Presiden

Soekarno dengan mengangkat pimpinan utama PKI

seperti D. N. Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi

menteri, walaupun tidak memegang departemen.

5. Pembentukan Front Nasional dan MPPR

Dalam rangka menegakkan demokrasi terpim-

pin, Presiden Soekarno juga membentuk lembaga-

lembaga lain. Selain MPRS, DPR-GR, DP AS, dan

Kabinet, Presiden membentuk Front Nasional, Mu-

syawarah Pembantu Pimpinan Revolusi (MPPR),

dan Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Front Nasional dibentuk berdasarkan Penpres

No. 13 Tahun 1959. Front Nasional adalah organi-

sasi massa yang memperjuangkan cita-cita Prokla-

masi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD

1945. Front Nasional diketuai Presiden Soekarno.

MPPR dibentuk berdasarkan Penpres No. 4 Ta-

hun 1962 yang anggotanya bertugas membantu

Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolu-

si dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan da-

rurat dalam m enyelesaikan revolusi. Angg ota

MPPR adalah para menteri yang mewakili MPRS

dan DPR-GR, departemen-departemen, angkatan-

angkatan, dan wakil dari organisasi Nasakom.

6. Penyimpangan dari UUD 1945

Pada masa demokrasi terpimpin, tampak bah-

wa Presiden Soekarno menjadi “pemimpin tung-

gal” dan sumber pedoman kehidupan bernegara.

Konstitusi yang ada diabaikan. Oleh karena itu, ter-

dapat kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan terhadap konstitusi.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada awal-

nya masyarakat Indonesia yakin bahwa dengan

kembali kepada UUD 1945, bangsa dan negara Indo-

nesia akan mengalami perubahan struktur politik

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 72

Cyan 72

yang lebih baik. Masyarakat yang telah lama hidup

dalam kekacauan politik merindukan suatu masa

yang diwarnai kehidupan politik berdasarkan

konstitusi yang berlaku. Ketidakstabilan politik

menghambat perkembangan kehidupan sosial, bu-

daya, dan ekonomi. Ternyata harapan dan kerindu-

an masyarakat akan pelaksanaan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen tidak terpenuhi. Meskipun

secara tegas dalam dekrit dinyatakan bahwa bang-

sa Indonesia harus kembali kepada UUD 1945, ke-

nyataanya masih terdapat banyak penyimpangan

dalam pelaksanaannya.

Kebijakan Presiden Soekarno dalam penegakan

demokrasi terpimpin banyak menyimpang dari

UUD 1945. Menurut Presiden Soekarno,

terpimpin

berarti terpimpin secara “mutlak” oleh pribadinya.

Pada masa itu muncul sebutan

Pemimpin Besar Revo-

lusi.

Hal itu untuk memperlihatkan bahwa Presiden

Soekarno adalah pemimpin tunggal atau mutlak.

Sedangkan,

terpimpin

menurut UUD 1945 artinya ke-

rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa-

naan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang

dalam hal ini dipimpin oleh MPR.

Menurut UUD 1945, presiden dipilih MPR seba-

gai mandataris MPR dan bertanggung jawab kepa-

da MPR. Dengan kata lain, kedudukan presiden ada

di bawah MPR. Hal ini sesuai dengan UUD 1945

pasal 6 ayat (2), yang berbunyi:

“Presiden dan Wakil

Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat de-

ngan suara yang

terbanyak”

. Sedangkan, dalam demo-

krasi terpimpin, berdasarkan Penetapan Presiden

No. 2 Tahun 1959, anggota Majelis Permusyawarat-

an Rakyat Sementara ditunjuk dan di angkat oleh

presiden. Dengan demikian, lembaga tertinggi ini

berada di bawah Presiden. Demikian juga dengan

DPAS dan DPR-GR.

Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung di-

angkat menjadi menteri. Padahal, kedua jabatan

tersebut menurut teori

Trias Politica

harus terpisah

dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dengan de-

mikian, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

telah ditempatkan di bawah presiden.

Menurut UUD 1945 pasal 7:

“Presiden dan Wakil

Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun,

dan

sesudahnya, dapat dipilih kembali”.

Sedangkan, Si-

dang Umum MPRS tahun 1963 menetapkan bahwa

Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seu-

mur hidup. Keputusan itu dikukuhkan dengan Tap

MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan MPRS tersebut

jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Politik luar negeri Indonesia

1. Landasan politik luar negeri Indonesia pada

masa demokrasi terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 doku-

men yang dijadikan sebagai landasan p olitik luar

negeri Indonesia. Dokumen-dokumen itu adalah

sebagai berikut.

UUD 1945

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang

berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”

yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Repu-

blik Indonesia”. Manifesto politik ini dijadikan

sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun

1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat

dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1 960,

tanggal 19 November 1960.

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang

berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. Berdasar-

kan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal

9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksa-

naan Manifesto Politik Republik Indonesia”.

Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di

muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Mem-

bangun Dunia Kembali”. Pidato ini ditetapkan

sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Po-

litik Republik Indonesia” dengan Ketetapan

MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November

1960. Kemudian berdasarkan Keputusan DPA

No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, di-

nyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik

Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai

“Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar

Negeri Republik Indonesia”.

2. Politik luar negeri Indonesia bersifat

konfrontatif

Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar

negeri yang dipraktikkan adalah politik luar negeri

yang revolusioner. Dalam beberapa hal politik luar

negeri Indonesia sarat konfrontasi karena masa itu

oleh Pemerintah Presiden Soekarno dianggap se-

bagai masa konfrontasi. Diplomasi yang revolusi-

oner, diplomasi yang konfrontatif, diplomasi per-

juangan, diplomasi yang mau merombak dan me-

nyusun suatu suasana dan perimbangan baru an-

tara negara-negara dipakai sebagai alat politik luar

negeri.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin

politik baru. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia

terbagi dalam dua blok, yaitu “Oldefos”

(Old Estab-

lished Forces)

dan “Nefos”

(New Emerging Forces)

. Soe-

karno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan

di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan

antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan

kekuatan-kekuatan yang baru bangkit (Nefos). Im-

perialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme me-

ngabdi pada kekuatan lama.

Saat pemerintah Indonesia menganut sistem

demokrasi terpimpin, cita-cita politik luar negeri

yang bebas-aktif tidak tercapai. T erjadi penyim-

pangan-penyimpangan. Negara Indonesia ternyata

tidak bebas dari blok-blok negara lain, tetapi justru

condong ke arah blok sosialis-komunis.

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 73

Cyan 73

Karena politik luar negeri Indonesia bersifat

konfrontatif, revolusioner dan cenderung berpihak

ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia

internasional menjadi semakin sempit. Berikut ini

adalah beberapa kebijakan luar negeri yang dilaku-

kan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin.

Memutuskan hubungan diplomatik dengan Be-

landa (17 Agustus 1960).

Mengirim kontingen pasukan perdamaian (pa-

sukan Garuda II) ke Kongo (10 September 1960).

Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non

Blok (September 1961).

Pembebasan Irian Jaya (1962).

Konfrontasi dengan Malaysia (1963).

Menyelenggarakan Ganefo I

(Games of the New

Emerging Forces)

(1963).

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).

Mempraktikkan politik luar negeri yang con-

dong ke negara-negara sosialis-komunis (blok

timur). Indonesia membuka hubungan poros

Jakarta—Peking (Indonesia—RRC) dan poros

Jakarta—Pnom Penh—Hanoi—Peking—

Pyongyang (Indonesia — Kamboja — Vietnam

Utara—RRC—Korea Utara).

Presiden Soekarno dengan politik mercusu-

arnya berpendapat bahwa Indonesia merupakan

mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefo

di seluruh dunia. Dengan politik mercusuar, Indo-

nesia mengambil posisi sebagai pelopor dalam me-

mecahkan masalah-masalah internasional pada

masa itu. Dengan demikian Indonesia akan diakui

sebagai negara yang pantas diperhitungkan di Asia.

Pada praktiknya, politik mercusuar merugikan

masyarakat secara nasional. Dengan demikian, je-

laslah bahwa dalam masa demokrasi terpimpin,

sistem politik yang diberlakukan juga menyimpang

dari Pancasila dan UUD 1945.

3. Konfrontasi dengan Malaysia

Rencana pembentukan negara Federasi Malay-

sia yang diprakarsai Inggris menimbulkan perso-

alan baru bagi negara-negara yang berdampingan,

misalnya Indonesia, Filipina, dan Malaya. Indone-

sia secara tegas menentang pembentukan Federasi

Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Fe-

derasi Malaysia adalah proyek neokolonialis Ing-

gris yang membahayakan revolusi Indonesia. Satu

pangkalan militer asing yang ditujukan antara lain

untuk menentang Indonesia dan juga menentang

New Emerging Forces

di Asia Tenggara. Oleh karena

itu, pembentukan federasi itu harus digagalkan.

Pemerintah Indonesia, Malaya, dan Philipina

mengadakan beberapa kali pertemuan untuk me-

nuntaskan permasalahan tersebut. Perundingan

dilaksanakan dari bul an April - Sept ember 1963.

Berikut ini adalah rangkaian pertemuan ketiga ne-

gara yang membahas masalah pembentukan nega-

ra federasi Malaysia.

Tanggal 9–17 April 1963. Di Philipina, para

menteri luar negeri ketiga negara bertemu un-

tuk membicarakan masalah pembentukan Fe-

derasi Malaysia, kerja sama antarketiga negara,

dan mempersiapkan pertemuan-pertemuan se-

lanjutnya.

1 Juni 1963. Presiden

Soekarno (Indonesia) dan

PM Tengku Abdul Rachman (Malaya) menga-

dakan pertemuan di Tokyo, Jepang. PM Malaya

menyatakan kesediaannya untuk membicara-

kan masalah yang seda ng dihadapi dengan

Presiden RI dan Presiden Filipina, baik me-

ngenai masalah-masalah yang menyangkut

daerah Asia Tenggara maupun rencana pem-

bentukan Federasi Malaysia.

Tanggal 7–11 Juni 1963. Menteri luar negeri

Malaya, Indonesia, dan Philipina bertemu di

Manila untuk membicarakan persiapan ren-

cana pertemuan 3 kepala pemerintahan.

Tanggal 9 Juli 1963. Perd

ana Menteri Tengku

Abdul Rachman menandatangani dokumen

pembentukan Negara Federasi Malaysia di

London. Tindakan ini membuat negara Filipina

dan Indonesia bersitegang dengan Malaysia.

Tanggal 3 Juli - 5 Agustus 1963. Kepala peme-

rintahan Malaysia, Filipina, dan Indonesia me-

ngadakan pertemuan di Manila. Pertemuan ini

menghasilkan Deklarasi Manil a, Persetujuan

Manila, dan Komunike Bersama. Dalam Per-

setujuan Manila antara lain dikatakan bahwa

Indonesia dan Filipina akan menyambut baik

pembentukan Federasi Malaysia apabila du-

kungan rakyat di daerah Borneo diselidiki oleh

otoritas yang bebas dan tidak memihak, yaitu

Sekretaris Jenderal PBB atau wakilnya.

Tanggal 16 September 1963. Negara Federasi

Malaysia diresmikan, tanpa menunggu hasil

penyelidikan dari misi PBB. Pemerintah Indo-

nesia menuduh Malaysia telah melanggar De-

klarasi Bersama.

Tanggal 17 September 1963. Masyarakat di Ja-

karta mengadakan demonstrasi di Kedutaan

Besar Malaysia di Jakarta. Tindakan tersebut

dibalas oleh masyarakat Malaysia dengan me-

lakukan demonstrasi terhadap Kedutaan Besar

Indonesia di Malaysia. Hubungan diplomatik

antara Indonesia dan Malaysia putus pada

tanggal 17 September 1963. Sejak itu hubungan

Indonesia dan Malaysia semakin memanas.

Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno se-

bagai Panglima Tertinggi ABRI dan kepala negara

berpidato mengenai Dwikora. Isi pidato itu antara

lain sebagai berikut.

Perhebat revolusi Indonesia.

Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya,

Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei untuk

membubarkan Negara Boneka Malaysia.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 74

Cyan 74

Untuk menggagalkan pembentukan Negara Fe-

derasi Malaysia itu pemerintah melakukan bebera-

pa tindakan, antara lain:

pemerintah mengadakan konfrontasi sen jata

dengan Malaysia;

pembentukan sukarelawan yang terdiri dari

ABRI dan masyarakat; dan

mengirimkan sukarelawan k e Singapura dan

Kalimantan Utara, wilayah Malaysia, melalui

Kalimantan untuk melancarkan operasi terha-

dap Angkatan Perang Persemakmuran Inggris.

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia

membawa beberapa akibat berikut.

Timbulnya politik Poros Jakarta—Peking.

Hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap

Indonesia.

Kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk

biaya konfrontasi.

4. Indonesia keluar dari PBB

Dalam situasi konflik Indonesia—Malaysia,

Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap

Dewan Keamanan PBB. Menanggapi pencalonan

Malaysia tersebut, Presiden Soekarno pada tanggal

31 Desember 1964 menyataka n ketidaksetujuan-

nya. Kalau PBB menerima Malaysia menjadi anggo-

ta Dewan Keamanan, Indonesia mengancam akan

keluar dari PBB. Keberatan Indonesia itu disampai-

kan oleh Kepala Perutusan Tetap RI di PBB kepada

Sekertaris Jenderal PBB, U Thant.

Ancaman Indonesia tidak mendapatkan tem-

pat di PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia

diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Kea-

manan PBB.

Keputusan PBB ini membuat Indonesia menya-

takan diri keluar dari PBB. Indonesia tidak menjadi

anggota PBB lagi. Keluar dari PBB juga berarti kelu-

ar dari keanggotaan badan-badan PBB, khususnya

UNESCO, UNICEF, dan FAO.

Pernyataan resmi keluarnya pihak Indonesia

dari PBB disampaikan melalui Surat Menteri Luar

Negeri, Dr. Subandrio, tertanggal 20 Januari 1965.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Indonesia

keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari

1965.

Jadi, alasan utama Indonesia keluar dari PBB

adalah karena terpilihnya Malaysia menjadi ang-

gota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

B. Keadaan ekonomi

a.a.

Dalam bidang pembangunan

Dalam bidang pembangunan, pemerintah pa-

da tahun 1958 mengeluarkan undang-undang pem-

bentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas),

yakni UU No. 80 tahun 1958. Tugas Dewan Peran-

cang Nasional adalah mempersiapkan rancangan

undang-undang pembangunan nasional yang b e-

rencana dan menilai penyelenggaraan pemba-

ngunan itu. Dewan yang beranggotakan 80 orang

wakil golongan masyarakat dan daerah ini semula

dipimpin oleh

Muhammad Yamin

Pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil

menyusun “Rancangan Dasar Undang-Undang

Pembangunan Nasional Sementara Berencana ta-

hapan tahun 1961 - 1969” yang kemudian disetujui

MPRS melalui Tap No. 2/MPRS/1960.

Pada tahun 1963, Depernas diganti namanya

menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional

(Bappenas). Bappenas dipimpin langsung oleh Pre-

siden Soekarno. Badan ini bertugas untuk menyu-

sun rencana jangka panjang dan rencana tahunan,

baik nasional maupun daerah, mengawasi dan me-

nilai pelaksanaan pembangunan, menyiapkan dan

menilai Mandataris untuk MPRS.

b.b.

Dalam bidang ekonomi–keuangan

Pada masa demokrasi terpimpin keadaan eko-

nomi Indonesia bisa dikatakan terpuruk dan sangat

buruk. Tingkat inflasi sangat tinggi. Untuk menga-

tasi inflasi dan mencapai keseimbangan dan ke-

mantapan keadaan keu angan negara ( moneter),

pemerintah melakukan beberapa tindakan sebagai

berikut.

Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggan-

ti Undang-undang No. 2 tahun 1959 yang mulai

berlaku tanggal 25 Agustus 1959. Peraturan ini

dikeluarkan untuk m

engurangi b

anyaknya

uang yang b

eredar. Untuk itu nilai uang kertas

pecahan Rp. 500 dan Rp 1000 yang beredar saat

itu diturunkan masing-masing menjadi Rp 50

dan Rp 100.

Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 T en-

tang pembekuan sebagian dari simpanan pada

bank-bank. Tujuannya untuk mengurangi ba-

nyaknya uang dalam peredaran.

Gambar 2.2.11

Rakyat antre untuk mendapatkan kebutuhan pokok karena

barang-barang kebutuhan pokok semakin sulit didapat.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 75

Cyan 75

Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggan-

ti Undang-undang No.6 tahun 1959. Peraturan

ini berisi tentang ketentuan bahwa bagian uang

lembaran Rp 1000 dan Rp 500 yang masih ber-

laku (yang sekarang bernilai Rp 100 dan Rp 50)

harus ditukar dengan uang kertas bank baru

sebelum tanggal 1 Januari 1960.

Menyalurkan uang dan kredit baru ke bidang

usaha-usaha yang dipandang penting bagi ke-

sejahteraan rakyat dan pembangunan.

Meskipun sudah melakukan tindakan-tindakan

di atas, pemerintah gagal. Uang yang beredar sema-

kin meningkat, sehingga inflasi juga semakin tinggi.

Kenaikan jumlah uang yang beredar ini juga dise-

babkan tindakan pemerintah yang mengeluarkan

uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965.

Tindakan ini didasarkan pada Penetapan Presiden

RI No. 27 Tahun 1965.

Kegagalan pemerintah mengatur masalah ke-

uangan dan ekonomi negara disebabkan juga oleh

tidak adanya kemauan politik dari pemerintah un-

tuk menahan diri dalam pengeluaran-pengeluar-

annya. Misalnya, untuk menyelenggarakan pro-

yek-proyek mercusuar seperti Ganefo

(Games of the

New Emerging Forces)

dan Conefo

(Conference of the

New Emerging Forces)

, pemerintah terpaksa harus

mengeluarkan uang yang setiap tahun semakin be-

sar. Akibatnya, inflasi semakin tinggi dan harga-

harga barang semakin mahal sehingga rakyat kecil

semakin sengsara.

c.c.

Dalam bidang perdagangan dan perkreditan luar

negerinegeri

negeri

Negara Indonesia yang agraris belum mampu

memenuhi seluruh kebutuhannya. Hasil pertanian

dan perkebunan yang dihasilkan memang dapat

dijual ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Kegi-

atan perdagangan luar negeri ini bertujuan untuk

menghasilkan dan meningkatkan devisa . Devisa

inilah yang kemudian dipakai untuk membeli ba-

rang-barang kebutuhan dari luar negeri yang be-

lum bisa dihasilkan sendiri dalam negeri. Untuk

menjaga dan mempertahankan neraca perdagang-

an luar negeri yang sehat, Indonesia harus mening-

katkan ekspor supaya devisa semakin bisa diting-

katkan.

Jika terjadi bahwa devisa yang dihasilkan dari

kegiatan perdagangan luar negeri tidak mampu

menutupi seluruh biaya impor barang kebutuhan,

pemerintah "terpaksa" membuat utang luar negeri

melalui kredit-kredit yang dikucurkan negara do-

nor. Dalam hal kredit luar negeri inilah Indonesia

dapat terjebak dalam keputusan politik berpihak

pada blok tertentu yang sedang bersitegang, entah

itu Blok Barat (negara-negara demokrasi Barat)

taupun Blok Timur (negara-negara komunis).

Misalnya, melalui

Government to Government

to G), pemerintah RI dan RRC mengadakan hubung-

an dagang yang menguntungkan kedua negara.

Indonesia mengekspor karet ke RRC, tetapi dengan

harga yang sangat rendah. Karet tersebut tidak

langsung dikirim ke RRC, tetapi justru diolah terle-

bih dahulu di Singapura menjadi bahan baku yang

selanjutnya diekspor Singapura ke RRC. Tentu Si-

ngapura yang menerima keuntungan lebih besar

dibandingkan Indonesia. Lebih menyakitkan lagi,

kapal-kapal yang membawa karet dari Indonesia

hanya berhenti di wilayah teritorial Singapura. Ka-

ret-karet tersebut ditampung di kapal lain yang

sudah siap membawa ke Singapura. Sementara ka-

pal-kapal dari Indonesia meneruskan perjalanan

ke Hongkong atau RRC sambil membawa karet

yang sudah diolah di Singapura dan dijual dengan

harga yang lebih mahal.

RRC kemudian mengolah bahan baku karet

dari Singapura tersebut menjadi ban dan barang-

barang lainnya lalu diekspor ke Indonesia. Celaka-

nya, barang-barang yang diekspor RRC ke Indone-

sia itu dijual sangat mahal dan diperhitungkan se-

bagai bantuan luar negeri. Hubungan perdagangan

semacam ini sangat merugikan Indonesia, karena

Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjual

karet ke RRC. Ini terjadi karena pemerintah RI me-

milih masuk dalam blok RRC dan blok negara

komunis.

Contoh lainnya, untuk membiayai proyek-pro-

yek yang sedang dikerjakan dalam negeri, Presiden/

Mandataris MPRS mengeluarkan Instruksi Presi-

den No. 018 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden

No. 360 tahun 1964. Isi dari instruksi presiden dan

keputusan presiden itu adalah ketentuan mengenai

penghimpunan dan penggunaan

Dana-Dana Revo-

lusi

. Dana Revolusi tersebut pada awalnya dipero-

leh dari pungutan

uang call SPP

dan pungutan yang

dikenakan pada pemberian izin impor dengan

de-

ferrend payment

(impor dibayar dengan kredit kare-

na tidak cukup persediaan devisa). Dalam praktik-

nya, barang-barang yang diimpor dengan sistem

kredit itu adalah barang-barang yang tidak mem-

beri manfaat bagi rakyat banyak k

arena m

erupakan

barang mewah atau barang perdagangan lainnya.

Akibat kebijakan luar negeri yang semacam itu,

utang-utang negara bertambah besar . Sementara

itu, ekspor barang ke luar negeri semakin menurun.

Devisa negara juga semakin menipis. Oleh karena

itu, sering terjadi bahwa beberapa negara tidak

mau lagi berhubungan dagang dengan Indonesia

karena utang-utangnya tidak dibayar. Di dalam ne-

geri, situasi keuangan yang buruk ini mengganggu

produksi, distribusi, dan perdagangan. Masyara-

katlah yang akan mengalami kerugian dari praktik

perdagangan dan perkreditan luar negeri ini.

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 76

Cyan 76

1. Salah satu hasil Konferensi Meja Bundar

(KMB) adalah pembentukan negara Republik

Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16

negara bagian. Negara RIS tidak sesuai

dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia

sendiri. Karena itu, hasrat untuk kembali ke

NKRI terus meningkat.

Konferensi Pada tanggal 15 Agustus 1950,

Indonesia kembali ke negara kesatuan sesuai

dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus

1945.

2. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan

pada tahun 1950, Indonesia menganut sistem

pemerintahan parlementer dengan Kabinet

Ministerial (1950-1959).

3. Pada masa demokrasi liberal terjadi berba-

gai pemberontakan dipicu ketidakpuasan

daerah terhadap pemerintah pusat.

4. Adanya banyak partai dan silih bergantinya

kabinet pada masa demokrasi liberal menye-

babkan ketidakstabilan politik.

5. Pemilu I diselenggarakan pada tahun 1955

dan dilaksanakan dua kali, yaitu: tanggal 29

September 1955 untuk memilih anggota DPR

dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memi-

RANGKUMAN

lih anggota Dewan Konstituante.

6. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengelu-

arkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden itu

berisi tentang: (a) pembubaran Konstituante;

(b) berlakunya kembali UUD 1945; dan (c)

akan segera dibentuk MPRS dan DPAS.

7. Sebagai tindak lanjut Dekrit 5 Juli 1959, di-

bentuklah MPRS dan DP AS. DPR hasil

Pemilu 1955 tetap dipertahankan.

8. Pada masa demokrasi terpimpin pemerin-

tah melakukan penyimpangan terhadap

UUD 1945.

9.. Pada masa demokrasi terpimpin kekacauan

terjadi juga dalam bidang ekonomi. Indone-

sia mengalami inflasi dan masyarakat sema-

kin jatuh miskin.

10.Dalam pergaulan internasional, Indonesia

cenderung dekat dengan negara-negara sosi-

alis-komunis (blok timur). Indonesia tengge-

lam atau tersingkir dari pergaulan internasi-

onal setelah melakukan konfrontasi dengan

Malaysia dan keluar dari keanggotaan PBB.

I. Lengkapi dengan jawaban yang tepat!

1. Gerombolan APRA menyerang kota Bandung

pada tanggal ... .

2. Pemerintah Revolusioner Republik Indone-

sia diproklamirkan pada tanggal ... .

3. Kabinet setelah berlangsungnya Pemilu I ta-

hun 1955 adalah ... .

4. MPRS yang dibentuk setelah Dekrit Presiden

5 Juli 1959 menggantikan ... .

5. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit un-

tuk kembali ke UUD 1945 karena ... .

6. Dasar hukum dibentuknya MPRS pada

tahun 1959 adalah ... .

7. Dasar hukum dibentuknya DPAS adalah ... .

8. Presiden Soekarno pernah diangkat sebagai

presiden seumur hidup. Dasar hukum peng-

angkatan Soekarno sebagai presiden seumur

hidup adalah ... .

9. Ketua Liga Demokrasi yang didirikan pada

ta-hun 1955 adalah ... .

10. Ganefo singkatan dari ... .

UJI KOMPETENSI DASAR

II. Jawablah dengan singkat dan tepat!

1. Berilah penjelasan tentang kembalinya Indo-

nesia ke negara kesatuan!

2. Sebutkan kabinet-kabinet pada masa demo-

krasi liberal dan masa kekuasaannya!

3. Berilah penjelasan tentang Dekrit Presiden 5

Juli 1959!

4. Siapakah Andi Azis?

5. Jelaskan bahwa pada masa demokrasi ter-

pimpin terjadi penyelewengan dari Pancasila

dan UUD 1945!

6. Mengapa DPR hasil Pemilu I tahun 1955 dibu-

barkan Presiden Soekarno?

7. Mengapa Indonesia keluar dari PBB?

8. Berilah penjelasan tentang Konfrontasi Indo-

nesia–Malaysia pada masa demokrasi ter-

pimpin!

9. Berilah penjelasan tentang MPRS dan DP AS

pada masa demokrasi terpimpin!

10. Mengapa pengangkatan Soekarno sebagai

presiden seumur hidup bertentangan dengan

UUD 1945?

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 77

Cyan 77

III. J awablah “B” bila BENAR dan “S”

bila SALAH!

1. Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

yang terbentuk sebagai konsekuensi dari

kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB)

terdiri dari 16 negara bagian.

2. Dalam pembagian negara bagian, wilayah

Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku ter-

masuk Negara Jawa Timur.

3. Dalam bidang ekonomi, masalah yang diha-

dapi pemerintah RIS adalah inflasi dan de-

fisit anggaran belanja pemerintah.

4. Politik luar n egeri RIS selama m asa kepe-

mimpinan Mohammad Hatta sebagai Perda-

na Menteri bersifat memihak pada Blok

Barat.

5. Kabinet pertama yang terbentuk pada masa

demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir .

6. Salah satu dampak negatif dari demokrasi

liberal adalah menguatnya perasaan ke-

bangsaan Indonesia.

7. Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di In-

donesia dilaksanakan pada tahun 1955.

8. Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai

Komunis Indonesia (PKI) kalah telak dalam

pemilihan umum tahun 1955.

9. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten

Raymond Westerling.

10. Kolonel A.E. Kawilarang sangat berjasa kare-

na memimpin TNI dalam operasi penang-

kapan Andi Azis.

11. Letkol Slamet Riyadi gugur sebagai pah-

lawan bangsa dalam operasi pemberantas-

an pemberontakan APRA.

12. Salah satu isi dekrit presiden 5 Juli 1959 ada-

lah pembubaran Konstituante.

13. Pemerintahan Soekarno membubarkan DPR

RI hasil pemilihan umum tahun 1955 karena

menolak rencana anggaran belanja negara

yang diajukan pemerintah.

14. Demokrasi terpimpin menurut versi Soekar-

no adalah demokrasi yang kekuasaan selu-

ruhnya berada di tangan presiden RI.

15. Indonesia menyatakan diri keluar dari ke-

anggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) pada tanggal 20 Januari 1965.

IV. U njuk Kerja

Berikut ini disajikan sebuah artikel yang sa-

ngat menarik mengenai pembantaian keji yang

dilakukan oleh Kapten Raymond W esterling di

Sulawesi Selatan. Dalam kelompok yang terdiri

dari 4–5 orang, coba baca artikel di bawah ini dan

kemudan diskusikan bersama-sama. Dalam ber-

diskusi, perhatikan pertanyaan panduan yang

tersedia. Ingat, hasil diskusimu akan dipresentasi-

kan di kelas. Teman-temanmu yang lain akan me-

nanggapi presentasi kamu tersebut. Selamat

berdiskusi!

Pembantaian Westerling I di

Sulawesi Selatan (Desember

1946–Februari 1947)

Setelah

Cultuurstelsel

Poenale Sanctie

, dan

Exorbi-

tante Rechten

, Westerling adalah hal terburuk yang

"dibawa" Belanda ke Indonesia. Mungkin bab me-

ngenai Westerling termasuk lembaran paling

hitam dalam sejarah Belanda di Indonesia. Y ang

telah dilakukan oleh Westerling serta anak buah-

nya adalah

war crimes

(kejahatan perang) dan pe-

langgaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat

berat, sebagian besar dengan sepengetahuan dan

bahkan dengan ditolerir oleh pimpinan tertinggi

militer Belanda.

Pembantaian penduduk di desa-desa di Sula-

wesi Selatan adalah kejahatan atas kemanusiaan

(

crimes against humanity

). Menurut

International Crimi-

nal Court

(ICC) di Den Haag, Belanda, kejahatan

melawan kemanusiaan (

crimes against humanity

)

adalah kejahatan terbesar kedua setelah pemban-

Gambar 2.2.12

Kapten Raymond Westerling, pemimpin

pemberontakan dan pembantaian

masyarakat sipil di Sulawesi Selatan.

http://swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page=pemban-taian_westerling-1

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 78

Cyan 78

taian etnis (

genocide

). Belanda dan negara-negara

Eropa yang menjadi korban keganasan tentara

Jerman selama Perang Dunia II selalu menuntut,

bahwa untuk pembantaian massal atau pun

kejahatan atas kemanusiaan, tidak ada kadaluar-

sanya. Di sini negara-negara Eropa tersebut ter-

nyata memakai

standar ganda

, apabila menyangkut

pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

Ulah Westerling serta anak buahny a baik di

Medan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat maupun da-

lam peristiwa APRA, hingga kini belum ada pe-

nyelesaiannya. Oleh karena itu, perlu kiranya

diungkap lebih rinci, hal-hal yang sehubungan

dengan pembantaian di Sulawesi Selatan dan "ku-

deta APRA", juga konspirasi pimpinan tertinggi

Belanda, baik sipil mau pun militer untuk menye-

lamatkan Westerling dari pengkapan dan penga-

dilan di Indonesia, setelah gagalnya kudeta APRA

tersebut.

Westerling, yang bagi sebagian besar raky at

Indonesia adalah seorang pembunuh kejam ber-

darah dingin, namun bagi sebagian orang Belanda

dia adalah seorang pahlawan yang hendak "me-

nyelamatkan" jajahan Belanda dari kolaborator

Jepang dan elemen komunis.

Tahun 1999 di Belanda terbit satu buku dengan

judul

Westerling's Oorlog

(Perangnya Westerling)

yang ditulis oleh

J.A. de Moor

. Boleh dikatakan,

ini adalah buku yang sangat lengkap dan rinci

mengenai sepak-terjang Westerling selama di In-

donesia dan pelariannya dari Indonesia setelah

"kudetanya" yang gagal. Nampaknya ada hal-hal

yang selama ini belum diketahui di Indonesia, ter-

utama menyangkut penugasannya di Sulawesi

Selatan dan latar belakang rencana "kudeta", yang

rupanya telah diketahui oleh pimpinan tertinggi

militer Belanda, dan kemudian kerjasama tingkat

tinggi Belanda meloloskan W esterling dari pe-

nangkapan pihak Republik. Buku ini penting seka-

li untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia.

Sumber:

http://swaramuslim.com/galery/sejarah/

index.php?page=pembantaian_westerling-1

Pertanyaan Panduan Diskusi

1. Menurut artikel ini, siapakah Westerling?

2. Mengapa penulis artikel ini menyimpulkan

bahwa Westerling telah melakukan tindakan

kejahatan melawan kemanusiaan? Apakah

kamu juga berpendapat demikian?

3. Menurut kelompokmu, mengapa Westerling

berhasil lolos melarikan diri ke Belanda?

4. Apa yang harus dilakukan pemerintah Indo-

nesia saat ini agar kasus kejahatan yang dila-

kukan Kapten Westerling dan anak buahnya

bisa diselesaikan secara adil?

V. Refleksi

Coba kamu pelajari sekali lagi situasi politik

pada zaman demokrasi terpimpim. T ulislah

kesan-kesanmu terhadap pemerintah Orde

Lama selama masa demokrasi terpimpin!

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 79

Cyan 79

UJI STANDAR KOMPETENSI

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pasukan Sekutu yang bertugas mengambil alih

kekuasaan dari tangan Jepang di Asia Tenggara

dipimpin oleh ... .

a. Lord Louis Mountbatten

b. Sir John Heitinga

c. A.W.S. Mallaby

d. Lord Shaw Mountbatten

2. AFNEI singkatan dari ... .

a. Alien Forces Netherlands East Indies

b. Alien Forces Netherlands Eeastern Indies

c. Allied Forces Netherlands East Indies

d. Allied Forces Netherlands Eastern Indies

3. Pasukan Sekutu dan AFNEI mendarat di Jakarta

pada tanggal ... .

a. 26-10-1945

b. 27-10-1945

c. 28-10-1945

d. 29-10-1945

4. Pasukan Sekutu ternyata diboncengi NICA.

NICA singkatan dari ... .

a. Netherlands India Civil Administration

b. Netherlands Indias Civil Administration

c. Netherland Indies Civil Administration

d. Netherlands Indies Civil Administration

5. Tokoh yang menjadi Gubernur Jaw a Timur

pada waktu peristiwa pertempuran 10 Novem-

ber 1945 di Surabaya adalah ... .

a. Sudirman

b. Roeslan Abdulgani

c. Kadim Prawirodiharjo

d. Soerjo Sungkono

6. Tewasnya pemimpin pasukan Inggris di Sura-

baya memicu serangan besar-besaran pasukan

Inggris terbadap kota Surabaya. Nama pemim-

pin pasukan Inggris itu adalah ... .

a. Brigjen T.E.D. Kelly

b. Brigjen A.W.S. Mallaby

c. Brigjen van Pool

d. Brigjen Schermernorn

7. Tujuan para pejuang membumihanguskan ko-

ta Bandung Selatan adalah agar ... .

a. tidak dimanfaatkan oleh Sekutu untuk

pertahanan

b. para pejuang dapat menyingkir jauh ke

pedesaan

c. para pejuang dapat mengamati musuh

dengan jelas

d. tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak

bertanggung jawab

8. Pertempuran besar yang terjadi pada bulan De-

sember 1945 di Medan dikenal dengan sebutan

Pertempuran ... .

a. Medan Berdarah

b. Medan Lautan Api

c. Medan Area

d. Medan Artileri

9. Pasukan Sekutu yang mendarat di Medan pada

tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin ... .

a. Brigjen Schermernorn

b. Brigjen van Pool

c. Brigjen Christison

d. Brigjen T.E.D. Kelly

10. Berita tentang kemerdekaan Indonesia sampai

di kota Medan dibawa oleh...

a. Teuku M. Hassan

b. Mohammad Yamin

c. Teuku Daud Beureueh

d. Sjafrudin Prawiranegara

11. Setelah peristiwa Merah Putih di Manado,

NICA diusir dari Manado. Pemerintahan sipil

di Manado terbentuk pada tanggal ... .

a. 14-2-1946

b. 15-2-1946

c. 16-2-1946

d. 17-2-1946

12. Pemerintah sipil di Manado sete lah Peristiwa

Merah Putih dipimpin oleh ... sebagai residen.

a. Wolter Monginsidi

b. B.W. Lapian

c. Sam Ratulangie

d. A.J. Lasut

13. Kepala pemerintahan yang pertama di Sema-

rang setelah proklamasi kemerdekaan adalah

... .

a. Dr. Karyadi

c. Mr. Wongsonegoro

b. M. Sarbin

d. Soerjo Sungkono

14. Untuk mengenang pertempuran di Semarang,

di Simpang lima didirikan monumen perju-

angan. Monumen itu adalah ... .

a. Tugu Pahlawan

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 80

Cyan 80

b. Tugu Palagan

c. Tugu Muda

d. Tugu Semarang

15. Belanda melaksanakan agresi militer pertama

terhadap Pulau Jawa dan Sumatera pada

tanggal ... .

a. 20 Juli 1947

b. 21 Juli 1947

c. 20 Juni 1947

d. 21 Juni 1947

16. Peristiwa berikut ini

yang bukan

merupakan wu-

jud nyata pengorbanan rakyat Jawa Barat ia-

lah ... .

a. pemberontakan DI/TII

b. peristiwa Hijrah Siliwangi 1948

c. pelucutan tentara Jepang

d. penentangan ultimatum Sekutu

17. Negara tetangga Indonesia yang tampil sebagai

pembela Indonesia dalam persoa lan Agresi

Militer Belanda I adalah ... .

a. Australia dan Mala ysia

b. Australia dan India

c. Singapura dan India

d. Singapura dan Australia

18. Pemimpin delegasi Belanda dalam Perunding-

an Linggajati adalah ... .

a. Lord Killearn

b. Schermerhorn

c. Mountbatten

d. Paul van Zeeland

19. Perjanjian Linggajati ditandatangani Belanda

dan Indonesia pada tanggal ... .

a. 22 Maret 1947

b. 23 Maret 1947

c. 24 Maret 1947

d. 25 Maret 1947

20. Dewan Keamanan PBB membentuk Komite

Jasa-jasa Baik untuk menyelesaikan perselisih-

an antara Belanda dan Indonesia tanggal ... .

a. 18 September 1947

b. 19 September 1947

c. 17 September 1947

d. 16 September 1947

21. Arti Serangan Umum 1 Maret 1949 di bidang

politik bagi Indonesia adalah ... .

a. dunia mengetahui bahwa RI masih tegak

berdiri

b. wilayah RI hanya terbatas sekitar

Yogyakarta

c. keberhasilan Belanda dalam memecah

belah bangsa Indonesia

d. persoalan Indonesia tidak lagi dibicarakan

dalam PBB

22. Perjanjian Renville dimulai pada tanggal ... .

a. 7 Desember 1947

b. 8 Desember 1947

c. 7 November 1947

d. 8 November 1947

23. Jenderal Soedirman pada waktu menghadapi

Agresi Militer Belanda dalam keadaan sakit.

Oleh karena itu, dalam menghadapi agresi

tersebut Jenderal Soedirman ... .

a. tetap dalam kota Yogyakarta

b. istirahat di rumah sakit

c. mengungsi ke luar kota

d. menyamar sebagai rakyat biasa

24. UNCI singkatan dari ... .

a. United Nations Congres for Indies

b. United Nations Commitee for Indonesia

c. United Nations Commission for Indonesia

d. United Nations Commission for Indies

25. Penandatanganan naskah pengakuan kedau-

latan Indonesia oleh Belanda dilaksanakan

pada tanggal ... .

a. 23 Desember 1949

b. 27 Desember 1949

c. 23 November 1949

d. 27 November 1949

26. Pasal-pasal dari Konstitusi RIS yang memung-

kinkan dilaksanakannya penggabungan da-

erah dan negara bagian ke dalam daerah dan

negara bagian yang lain adalah pasal ... .

a. 41 dan 42

b. 43 dan 44

c. 45 dan 46

d. 47 dan 48

27. Syarat penggabungan daerah dan negara bagi-

an ke dalam daerah dan negara bagian yang

lain adalah ... .

a. dikehendaki parlemen dan dikehendaki

rakyat

b. dikehendaki rakyat dan diatur dengan

UUDS

c. diatur dengan Undang-Undang Federal

dan dikehendaki rakyat

d. dikehendaki parlemen dan diatur dengan

UUDS

Bab 2 - Usaha Mempertahankan Kemerdekaan

Black 81

Cyan 81

28. Pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal

tiga negara bagian, yakni ... .

a. RI, NST, dan Negara Pasundan

b. RI, NIT, dan NST

c. RI, NIT, dan Negara Madura

d. NIT, NST, dan Negara Sumatera Selatan

29. Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara

Negara Kesatuan Republik Indonesia disah-kan

pada tanggal ... .

a. 11 Agustus 1950

b. 12 Agustus 1950

c. 13 Agustus 1950

d. 14 Agustus 1950

30. APRA yang dipimpin oleh W esterling meng-

adakan pemberontakan dengan melakukan

pembunuhan besar-besaran di daerah ... .

a. Bandung Selatan

b. Blitar

c. Sulawesi Selatan

d. Sumatera Selatan

31. Gerombolan APRA menyerang kota Bandung

pada tanggal ... .

a. 21 Januari 1950

b. 22 Januari 1950

c. 23 Januari 1950

d. 24 Januari 1950

32. Pemberontakan Andi Azis di Ujung Pandang

selain mendapat bantuan dari Belanda juga

dibantu oleh ... .

a. Sultan Hamid I

b. Sultan Hamid II

c. A.Y. Mokoginta

d. Alex Kawilarang

33. Andi Azis menyerahkan diri kepada pemerin-

tah pada bulan ... .

a. Januari 1950

b. Februari 1950

c. Maret 1950

d. April 1950

34. Republik Maluku Selatan diproklamasikan

pada tanggal ... .

a. 26 April 1950

b. 25 April 1950

c. 24 April 1950

d. 23 April 1950

35. Pahlawan nasional yang gugur dalam pertem-

puran merebut Benteng Victoria dari tangan

RMS adalah ... .

a. Kol. Kawilarang

b. Letkol. Achmad Husein

c. Letkol Slamet Riyadi

d. Letkol Isdiman

36. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia

diproklamirkan pada tanggal ... .

a. 10 Februari 1958

b. 15 Februari 1958

c. 15 Januari 1958

d. 10 Januari 1958

37. Daerah yang menyatakan tidak mendukung

pemberontakan DI/TII, ialah ... .

a. Jawa Barat

b. Aceh

c. Jawa Timur

d. Sulawesi Selatan

38. Gerakan DI/TII di Jawa Tengah

tidak terjadi

Kota ... .

a. Tegal

b. Brebes

c. Pemalang

d. Kebumen

39. Pilot Amerika Serikat yang membantu pembe-

rontakan Permesta yang pesawatnya ditembak

jatuh adalah ... .

a. Westerling

b. A.L. Pope

c. Soumoukil

d. Kennedy

40. Letkol D.J. Somba memutuskan hubungan de-

ngan pemerintah pusat dan mendukung PRRI

pada tanggal ... .

a. 17 Februari 1958

b. 16 Februari 1958

c. 17 Februari 1957

d. 16 Februari 1857

41. Partai yang tidak termasuk empat besar yang

memenangkan pemilu 1955 ialah ... .

a. Partai Nasional Indonesia (PNI)

b. Partai Komunis Indonesia (PKI)

c. Nahdatul Ulama (NU)

d. Partai Indonesia (Partindo)

42. Dari beberapa kabinet di bawah ini, yang meru-

pakan kabinet setelah berlangsungnya Pemilu

I adalah ... .

a. Kabinet Wilopo

b. Kabinet Ali Sastroamijoyo I

c. Kabinet Sukiman

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo II

43. Maksud Belanda membentuk negara-negara

federal di wilayah Indonesia adalah sebagai

berikut,

kecuali

... .

Ilmu Pengetahuan Sosial 3 untuk SMP/MTs Kelas IX

Black 82

Cyan 82

a. menyiapkan terbentuknya RIS yang utuh

dan berdaulat

b. memperkuat pengaruh Belanda di Indone-

sia

c. memperlemah wibawa Republik Indone-

sia

d. mengendalikan Indonesia melalui melalui

negara-negara federal

44. Salah satu kegagalan dari dibentuknya negara

federal oleh Belanda adalah ... .

a. sedikitnya jumlah negara federal yang

dibentuk Belanda

b. seluruh rakyat menuntut untuk dibentuk-

nya Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. negara-negara federal cenderung me ndu-

kung Belanda daripada mendukung RI

d. negara-negara bagian mendapat otonomi

yang luas

45. Pengumuman berlakunya Undang-Undang Ke-

adaan Bahaya untuk seluruh Indonesia dilaku-

kan pada tanggal ... .

a. 26 Juni 1946

b. 28 Juni 1946

c. 29 Juni 1946

d. 30 Juni 1946

II. Jawablah dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan yang kamu ketahui tentang AFNEI!

2. Jelaskan sikap Indonesia terhadap Sekutu yang

datang ke Indonesia untuk melucuti tentara

Jepang!

3. Mengapa Surabaya mendapat julukan sebagai

kota Pahlawan? Jelaskan!

4. Apa tugas Inggris di Indonesia?

5. Apa isi kesepakatan pertem uan antara bang -

sa Indonesia dan Brigjen Mallaby di Surabaya

pada tanggal 25 Oktober 1945?

6. Jelaskan isi Perjanjian Linggajati!

7. Jelaskan Konferensi Inter-Indonesia!

8. Jelaskan arti Serangan Umum 1 Maret 1949 baik

dari segi internal maupun dari segi eks-ternal!

9. Sebutkan hasil persetujuan Roem-Royen!

10. Sebutkan hasil-hasil Konferensi Meja Bundar!

11. Berilah penjelasan tentang kembalinya Indo-

nesia ke negara kesatuan!

12. Berilah penjelasan selengkap mungkin tentang

pemberontakan APRA!

13. Siapakah Andi Azis?

14. Berilah penjelasan tentang pemberontakan

Republik Maluku Selatan!

15. Sebutkan partai-partai politik pada masa de-

mokrasi liberal!

16. Daerah-daerah mana yang menyatakan ber-

ada di belakang DI/TII Kartosuwiryo?

17. Siapakah pemimpin DI/TII di Aceh dan alas-an

apa yang dijadikan dasar pemberontakan?

18. Apa pendapatmu mengenai berbagai pembe-

rontakan muncul pada tahun 1950-1959?

19. Sebutkan kabinet-kabinet yang muncul pada

masa demokrasi liberal dan masa kekuasa-

annya!

20. Berilah penjelasan tentang Dekrit Presiden 5

Juli 1959!